Dapat Bantuan Perbaikan Rumah, Otomatis Tak Lagi Berhak Bansos? Ini Jawaban BPS
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan status penerima bantuan sosial (bansos) yang mendapat bantuan perbaikan rumah dari pemerintah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). BPS menyebut kondisi rumah yang membaik dapat memengaruhi peringkat atau kelompok desil kesejahteraan penerima.
Meski demikian, perbaikan kondisi rumah tidak serta-merta membuat kelompok desil seseorang berubah. Sebab, terdapat 39 variabel yang menjadi dasar dalam menentukan peringkat atau kelompok status kesejahteraan masyarakat.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi mengatakan, apabila kondisi rumah penerima membaik setelah mendapatkan bantuan, hal tersebut memang berpotensi memengaruhi peringkat desil. Namun, perubahan desil tersebut tidak otomatis menentukan apakah penerima masih berhak mendapatkan bansos.
"Jadi termasuk tadi ketika kemudian rumahnya, bisa jadi sudah diperbarui tuh, bisa jadi desilnya naik. Tapi apakah kemudian memengaruhi bansosnya? Lagi-lagi nanti tergantung kebijakan dari kementeriannya," jelas Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Dia menjelaskan, penerima bantuan perbaikan rumah biasanya akan diberikan penandaan atau kode khusus. Hal tersebut menjadi bagian dari informasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan oleh kementerian terkait.
"Kan dia sudah dapat BSPS, sudah dapat misalkan, bisa jadi nanti di-flagging gitu dikasih apa dikasih kode khusus gitu. Jadi bisa jadi memengaruhi peringkat desil, tapi maksud saya karena kondisi rumahnya yang sudah naik gitu. Tetapi apakah dia dapat bantuan atau tidak itu lagi-lagi tergantung dari kebijakan dari kementeriannya," tutur dia.
Menurut Nashrul, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemeringkatan kesejahteraan dan kebijakan penyaluran bansos merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Perubahan kondisi sosial ekonomi seseorang dapat memengaruhi posisi desilnya, sedangkan keputusan mengenai pemberian bansos tetap mengikuti kebijakan kementerian yang menjalankan program tersebut.
Hal serupa juga berlaku bagi masyarakat yang secara pemeringkatan masuk dalam kelompok desil yang berhak menerima bansos, tetapi kemudian masuk dalam daftar yang dikecualikan berdasarkan kebijakan kementerian.
Nashrul mencontohkan penerima bansos yang berada di desil 1 tetapi terindikasi bermain judi online. Meskipun secara tingkat kesejahteraan masih berada di desil 1, penerima tersebut dapat dicoret dari daftar penerima bantuan berdasarkan kebijakan Kementerian Sosial.
"Contohnya apa? Yang judol (judi online). Begitu dia judol walaupun dia desil satu layak dapat bantuan, kan kebijakan teman-teman Kemensos itu kemudian jadi dicoret, gitu. Itu negative list namanya. Tapi apakah yang judol itu kemudian desilnya jadi naik? Nggak. Desilnya bisa jadi tetap dia desil satu, gitu," tandas dia.
Dengan demikian, penerima bantuan perbaikan rumah tidak otomatis kehilangan hak atas bansos hanya karena kondisi rumahnya membaik atau kelompok desilnya berubah. Penentuan penerima bansos tetap bergantung pada kebijakan dan ketentuan program dari kementerian terkait.
BPS Ungkap 39 Variabel Penentu Desil
Sementara, BPS mengungkap penentuan kelompok atau peringkat desil tingkat kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan pendekatan multidimensional. Dalam prosesnya, terdapat 39 variabel yang digunakan untuk menentukan peringkat tersebut.
"Untuk pemeringkatan itu kan multidimensional ya tadi. Multidimensional. Jadi kita nggak pernah gunain single variabel untuk desil itu enggak pernah, ada 39 (variabel)," kata Nashrul.
Namun, BPS tidak membuka secara rinci bobot penilaian dari masing-masing variabel tersebut. Nashrul mengatakan, kebijakan itu dilakukan untuk mencegah potensi manipulasi data oleh pihak tertentu agar masuk ke kelompok desil tertentu.
"Kenapa kemudian bobotnya itu nggak boleh setransparan mungkin, bisa jadi nanti ada moral hazard, gitu. 'Oh, saya kecil-kecilin deh, saya nggak punya semua aja deh', gitu. Padahal yang namanya desil itu kan peringkat relatif tadi ya," sambung dia.
Meski bobot setiap variabel tidak dipublikasikan, Nashrul memastikan masyarakat tetap dapat mengecek kesesuaian data tingkat kesejahteraan mereka. Masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan atau usulan apabila data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Justru dengan kanal yang sekarang itu kan bisa dilihat sendiri tuh datanya. Misalnya mbaknya, sekarang datanya itu apakah sudah sesuai atau tidak. Itu sudah bisa dilihat nih data-data yang ada di kanal sekarang dengan data real-nya," tutup dia.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
