Guru, Dosen hingga Damkar Masuk Daftar PPPK Paruh Waktu yang Diangkat Jadi Penuh Waktu
JAKARTA – Pemerintah sepakat mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari sejumlah profesi menjadi PPPK Penuh Waktu. Mereka meliputi guru, dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga teknis, hingga tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan.
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi, yaitu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai Damkar," ujar Prasetyo.
Selain itu, pengangkatan juga mencakup tenaga kesehatan atau medis, Satpol PP, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kepastian status tenaga non-ASN, termasuk PPPK Paruh Waktu dari berbagai profesi.
"Dan aspirasi-aspirasi itu adalah bagaimana kemudian status PPPK paruh waktu, kemudian PPPK penuh waktu bagi non-ASN, maupun ASN guru maupun lintas profesi dan tenaga teknis serta tenaga pelaksana lainnya," kata Dasco.
Selain peningkatan status, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Kesempatan tersebut diberikan kepada PPPK dari berbagai profesi yang ingin beralih menjadi PNS.
"Karena statusnya naik, yang lintas profesi menjadi PPPK Penuh Waktu, maka diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS," tutur Prasetyo.
Pemerintah juga akan memperpanjang masa perjanjian kerja bagi guru yang masa kontraknya berakhir pada Desember 2026. Kebijakan ini berlaku bagi sekitar 172.323 guru serta 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
"Ini diperpanjang masa kerjanya yang karena habis di Desember 2026 nanti," ujar Prasetyo.
Lebih lanjut, pemerintah tengah mempertimbangkan pengaturan khusus dalam proses seleksi CPNS bagi sejumlah profesi, terutama guru dan tenaga kesehatan. Pengaturan tersebut antara lain berkaitan dengan persyaratan batas usia.
Menurut Prasetyo, perlakuan khusus diperlukan karena terdapat bidang profesi yang masih membutuhkan tenaga kerja, sehingga persyaratan seleksi perlu mempertimbangkan kebutuhan di lapangan.
"Nah, kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus," pungkasnya.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
