15 BUMN Perkebunan Takkan Diprivatisasi Tahun Depan
JAKARTA - Kementerian BUMN mengungkapkan bila dari 15 BUMN perkebunan tidak ada yang akan diajukan dalam program privatisasi BUMN tahun depan.
Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Primer Megananda Daryono mengatakan, dari hasil Rapat Pimpinan (Rapim Kementerian BUMN, sejumlah BUMN yang berada di bawah sektornya tidak ada yang diprivatisasi pada 2011.
"Di bidang saya, tidak ada yang diajukan untuk IPO (initial public offering/penawaran umum saham perdana) pada tahun depan,” kata dia, di Jakarta, kemarin.
Menurut Megananda, yang menjadi fokus kedeputiannya pada tahun depan adalah segera merealisasikan pembentukan induk usaha (holding) BUMN perkebunan.
Seperti diketahui, holding 15 BUMN perkebunan, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I-IV dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebelumnya ditargetkan teralisasi akhir tahun ini. Namun karena belum memperoleh izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembentukan holding tersebut, sehingga diperkirakan baru bisa terealisasi tahun depan.
“Target kita memang akhir tahun ini, tapi karena belum mendapat persetujuan dari Menkeu (Menteri Keuangan), sehingga mundur. Berkas sudah kita serahkan, tinggal menunggu persetujuan,” tutur Megananda.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar sebelumnya merevisi target holding BUMN perkebunan tersebut menjadi kuartal I/2011. Alasan mundurnya realisasi holding BUMN perkebunan itu disebabkan masih diperlukannya koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang holding tersebut.
Rencananya, pembentukan holding perkebunan berdasarkan empat komoditas, yakni gula, minyak sawit, karet, dan aneka tanaman. Selanjutnya, jika holding berbasis komoditas itu sudah terbentuk, maka akan dilanjutkan pada tahap berikutnya, yakni pencatatan saham di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2011 secara bertahap per komoditas.
Padahal sebelumnya, tiga BUMN perkebunan berencana mencatatkan sahamnya di lantai bursa pada tahun depan. Ketiga BUMN perkebunan itu, yakni PTPN III, IV, dan VII.
Sementara itu, Megananda menambahkan, holding BUMN dari Kedeputian Industri Primer yang juga ditargetkan bisa terealisasi tahun depan adalah holding BUMN kehutanan. Menurut dia, holding lima BUMN kehutanan tersebut saat ini masih dalam kajian awal.
“Holding BUMN kehutanan tahun depan, sekarang prosesnya baru kajian awal di internal. Tapi, dua-duanya (holding BUMN perkebunan dan kehutanan) harus tahun depan,” tandas dia. Adapun BUMN kehutanan yang akan di-holding-kan adalah PT Inhutani I-IV dan Perum Perhutani.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
