Hentikan Impor Beras, Pemerintah Harus Perluas Lahan

JAKARTA - Pemerintah diimbau untuk memperluas lahan pangan dan melindungi pasar pangan domestik agar kebijakan impor beras khususnya tidak lagi dilakukan.

"Pemerintah harus intensif melakukan riset untuk menemukan varietas unggul yang berproduksi tinggi dengan input rendah dan tahan ancaman iklim serta mendampingi petani agar bisa adaptasi terhadap perubahan iklim," kata Pengamat Pertanian, Khudori, melalui pesan singkatnya kepada okezone, Jumat (17/6/2011).

Menurutnya, pemerintah juga harus mendahulukan sumberdaya domestik, tidak meliberalisasi pasar pangan, dan mengakhiri kebijakan pangan yang bias, khususnya pada beras.

Ia juga menyatakan bahwa indek lahan pangan yang ditanami Indonesia hanya 523 meter persegi per kapita. Angka ini tidak jauh berbeda dengan Malaysia dan Filipina.

"Apalagi kalau dibandingkan negara eksportir pangan seperti Thailand dan Vietnam, indek pertanian mereka itu dua sampai tiga kali lipat dibandingkan kita," lanjutnya.

Diketahui, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan bila Indonesia harus mengimpor beras, yang harus diwaspadai adalah permintaan pengimpor beras seperti Filipina dan China, bukan pada harga dan produksi beras dunia.

"Berdasarkan pantauan, produksi Filipina baik dan stok mereka cukup. Sampai saat ini juga tidak ada gejolak pasar beras dunia," ungkap Mari.

Harga beras dunia pada Mei ini mencapai USD500,55 per ton, turun dari harga di Januari lalu yang mencapai USD528,38 per ton.