Tim Pengendali BBM Bersubsidi Disiapkan
JAKARTA - Pemerintah telah membentuk tim-tim yang akan ditugaskan untuk mengendalikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan diterapkan per 1 April 2012.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan, tim-tim pengendali konsumsi BBM bersubsidi terdiri dari tim sosialisasi yang diketuai Kementerian ESDM, tim pengawasan diketuai Kepala BPH Migas, tim infrastruktur diketuai Kementerian Perindustrian, dan tim Analisis Sosial diketuai Kemenko Polhukam.
"Rencana kerja tim sosialisasi meliputi penyiapan bahan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi termasuk iklan layanan masyarakat, evaluasi hasil sosialisasi dan komunikasi publik dilakukan secara intensif di wilayah utama pembatasan BBM bersubsidi," ujarnya yang ditemui dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2012).
Menurutnya, rencana kerja tim pengawasan meliputi melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan termasuk Ditjen Migas dan sebagainya, pemetaan pola distribusi dan konsumsi BBM bersubsidi pada setiap SPBU di seluruh wilayah Jawa dan Bali, mengantisipasi terhadap kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, penyusunan juklak dan juknis pengawasan pengendalian distribusi BBM bersubsidi dan mengevaluasi atas pelaksanaan pengendalian distribusi BBM bersubsisi.
"Dengan langkah-langkah pengawasan meliputi kegiatan preemptif, preventif, persuasif, dan represif menyiapkan ruang komunikasi publik," tegasnya.
Sementara peran tim pengawasan, kata Evita, yakni melakukan tim peningkatan Tim TKP4BBM dalam penanggulangan penyalahgunaan BBM bersubsidi dan Tim Infrastruktur mempunyai peran sebagai pemantauan dan evaluasi kesiapan infrastruktur BBM nonsubsidi dan diversifikasi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi.
"Sementara itu, Tim Analisis Sosial mempunyai peran melakukan analisa dan evaluasi perubahan perilaku masyarakat dengan adanya pengendalian BBM bersubsidi, melakukan pemantauan terhadap dampak sosial dan memberikan usulan tindakan korektif atas implementasi kebijakan pengendalian tersebut," pungkas Evita. (mrt)
(Rani Hardjanti)
