Dalih yang diungkapkan pemerintah atas perubahan harga BBM bersubsidi pada dasarnya untuk mengalihkan dana subsidi BBM ke alokasi yang lebih produktif. Karena jika tidak dana sekira Rp186 triliun akan menguap begitu saja menjadi asap kendaraan bermotor.
Lalu, ke mana larinya dana alih subsidi BBM? Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, menjelaskan, dana Rp186 triliun dialokasikan untuk rakyat yang kurang. Jika tidak dialihkan maka pemerintah menyimpan bom waktu yang seketika bisa meledak.
Berikut uraian Presiden Jokowi mengenai alokasi alih subsidi BBM.
1. Menambah dana perlindungan sosial sebesar Rp14,3 triliun, yaitu untuk Kartu Keluarga Sejahtera dan program Keluarga Harapan.
2. Menambah dana perlindungan kesehatan sebesar Rp422 miliar, yaitu untuk tambahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan peningkatan 1.8 juta penerima, Rp2,2 triliun penambahan fasilitas, sarana, prasarana untuk RS rujukan nasional.
3. Untuk Dana Desa Rp11,7 triliun.
4. Rp3,3 triliun untuk pengembangan armada perbatasan, sistem informasi dan logistik kelautan.
5. Rp6,4 triliun untuk sektor pendidikan,antara lain digunakan untuk tambahan 10 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), sehingga total penerima menjadi 19,2 juta siswa.
6. Rp16,9 triliun untuk sektor pertanian, antara lain untuk peningkatan produksi pangan melalui pembangunan irigasi, alat dan mesin pertanian, pupuk dan benih unggul.
7. Untuk sektor perumahan rakyat dan pekerjaan umum, Rp8,4 triliun untuk irigasi, waduk, pengendalian banjir. Rp 9,1 triliun untuk pengembangan air minum, penyehatan lingkungan, pengembangan permukiman, Rp10 triliun infrastruktur jalan dan jalan wilayah perbatasan, dan Rp5,75 triliun pembangunan jalan tol.
8. Untuk sektor perhubungan, Rp11,9 triliun pembangunan berbagai jenis kapal, fasilitas pelabuhan dan sistem informasi.
9. Peningkatan Dana Alokasi Khusus untuk membantu daerah, yaitu Rp9,3 triliun untuk infrastruktur irigasi, Rp 4 triliun untuk pertanian, Rp5 triliun untuk pembangunan jalan dan Rp1,4 triliun untuk peningkatan pelayanan rujukan kesehatan.
(rhs)
