JAKARTA - Indonesian Mining Assocation (IMA) mengatakan pemerintah harus memperkuat kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengontrol izin yang dikeluarkan kepada Kontrak Karya Pertambangan.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif IMA Syahril AB yang ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

"Konkritnya kita perkuat azas dekonsentrasi, desentralisasi dan sentralisasi. Kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang ada di daerah di level pemerintah," ujar Syahrir.

Pihaknya pun akan membantu Kementerian ESDM untuk mengontrol izin-izin tersebut. "Kita tidak bahas kekerasan itu, ke depan kita lihat bagaimana membuat departemen ini firm di daerah dengan dekonsentrasi, kewenangan pusat dibawa ke provinsi," tegasnya.

Dirinya mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk mengatur daerah-daerah sehingga konsentrasi kementerian dapat diperkuat.

"Kita mau selaras dengan keinginan pemerintah, gubernur perpanjangan pemerintah pusat, dia mengatur di daerah, beriringan dengan itu ESDM perkuat di konsentrasi, ini baru usulan, ada PP dan lainnya," jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, Menteri ESDM Jero Wacik sangat ingin masalah-masalah ini ditindaklanjuti sehingga akan tahu penyebab permasalahan tersebut. "Pesan beliau, ditindaklanjuti, secara solusi," pungkasnya. (wdi)