KPK Harus Selidiki Kolusi di Sektor Pertambangan
BALIKPAPAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun langsung menangani kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di sektor pertambangan. Pasalnya, sektor ini sangat rawan terjadinya kongkalikong.
Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo, menegaskan perlunya penegak hukum seperti KPK untuk turun ke usaha pertambangan yang dinilai sangat menggiurkan dan kemungkinan besar terjadi kolusi.
“Saya pernah ketemu KPK, mereka bilang bahwa di tambang ini banyak tidak beresnya. Saya bilang silakan dibereskan ini harus ada hukum harus ada yang ditakutkan dari masalah yang tidak benar ini supaya tidak melakukannya lagi,” ujarnya di Balikpapan.
Karena izin ini dikeluarkan oleh bupati/wali kotanya maka masyarakat harus lebih banyak mengawasi proses ini. Sementara pemerintah pusat memberikan arahan dan aturan main yang sesuai.
"Kayak Samarinda yang bolong-bolong, itu walikotanya bukan tidak dengar, pasti dengar. Nah keluhan ini perlu diungkapkan ke publik jangan sampai hal sifatnya politis itu tertutupi. Nantinya mereka makin lama makin takut,” katanya.
Selain makin banyak kerusakan tambang yang makin parah, tambang juga dinilai menjadi alat yang digunakan untuk menyetir kekuasaan.
(Widi Agustian)
