Menkeu: Penyelewengan Anggaran Dinas PNS Bisa Ganggu Kinerja

JAKARTA - Masih ditemukannya sejumlah kebocoran dalam anggaran negara seperti penyelewengan biaya perjalanan dinas yang kerap dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ditindak dengan tegas. Menteri Keuangan Agus Martowardojo memandang hal tersebut bisa mengganggu kinerja dari semua instansi pemerintah.

"Secara umum kita punya APBN yang anggarannya besar. Kalau misalnya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada kebocoran dan praktek yang tidak taat aturan atau azas itu kan tidak benar dan suatu bentuk kejahatan. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga agar yang bisa menjadi contoh adalah perjalanan dinas itu jangan sampai terjadi dan betul-betul harus ditangani masing-masing KL," ungkapnya kala ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (25/5/2012).

Agus melanjutkan, selain hal di atas, semua Kementerian Lembaga (K/L) juga harus melakukan penghematan anggaran negara.

"Ini semua harus kita jaga karena kita perlu dalam kondisi sekarang ini kita berhemat atas anggaran. Karena kondisi dunia yang berat dan kita harus menggunakan anggaran kita yang berkualitas dan tepat sasaran," paparnya.

Hal tersebut pun, lanjutnya, dirasa perlu dilakukan, karena tantangan yang akan dihadapi dunia ke depan sangat besar. Di samping krisis perekonomian global yang belum juga membaik.

"Dalam negara G-20 kita harus bersyukur bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dikatakan paling sehat, tapi kita harus harus tetap wasapada," tuturnya.

Menurut Agus, krisis Eropa yang berkepanjangan, ditambah situasi politik, menyebabkan kondisi perekonomian di sejumlah negara seperti China, India sudah terkena dampaknya.

"Dan bukan tidak mungkin nanti Indonesia juga bisa kena. Maka dari itu kita harus tetap waspada terhadap kondisi dunia," pungkasnya.