Birokrat Bisa Bertengkar karena Rebutan "Jatah"

JAKARTA - Untuk mengetahui adanya penyelewengan dalam biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka diperlukan  pemeriksaan mendalam. Pasalnya, apabila dibiarkan bukan tidak mungkin APBN dan APBD akan bocor sehingga belanja negara pun menjadi tidak efektif.

Pengamat Ekonomi Drajad Wibowo menjelaskan, perlu dilakukan penyisiran satu per satu mengenai belanja-belanja APBN dan APBD di mana belanja-belanja dinas yang tidak esensial itu dibuang.

"Kalau bicara makro, agak sulit untuk merinci mana yang dibuang. Tapi ketika penyisiran pos anggaran, akan kelihatan jelas belanja-belanja mana yang sebenarnya tidak perlu, mana yang perlu tapi jatahnya terlalu besar dan seterusnya," ungkapnya kepada Okezone di Jakarta, Kamis (31/5/2012).

Dia mengungkapkan, ini merupakan salah satu komponen dari reformasi belanja negara secara radikal. "(ini) sudah saya suarakan sejak masih di DPR sejak 2007. Jika tidak, APBN dan APBD akan tetap bocor dari berbagai jurusan," tambahnya.

Drajad menjelaskan, selama ini tidak dilakukan penyisiran satu per satu pos anggaran. Sehingga hal tersebut seakan menjadi sebuah tradisi yang dilakukan oleh para PNS tersebut untuk dijadikan jalan mencari pundi-pundi Rupiah. "Antar sesama birokrat atau unit bahkan bisa bertengkar karena rebutan anggaran dinas. Mereka menganggap anggaran tersebut sebagai 'uang kita',"paparnya.

Menurutnya tradisi tersebut merupakan kesalahan awal yang menjadi sumber, sehingga kerap terjadi hingga saat ini. Untuk tu, penyisiran pos anggaran tersebut harus dilakukan agar ke depannya kinerja pemerintah pun menjadi lebih maksimal.

"Hal ini kerap dijadikan sebagai jatah untuk menambah penghasilan. Kesalahan awal inilah yang menjadi sumber utama penyelewengan belanja dinas," tukas dia.

(Martin Bagya Kertiyasa)