Investasi KEK Perlu Diberi Insentif

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, investasi yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perlu diberikan insentif. Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kenny Daryat Nanang mengatakan, kawasan serupa di negara lain sudah dipersiapkan secara baik.

“Namanya KEK khusu semua harus dapat fasilitas seperti insentif pajak, keringanan bea masuk, pembebasan lahan, dan lain sebagainya,” kata Kenny di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dia menambahkan, proses pengajuan perijinan investasi di KEK sama dengan investasi di kawasan lainnya. “Ada komponen perijinan masih dalam tahap harus dipenuhi pengembang. Kita ada semacam PTSP. Proses sama seperti investasi lain,” ucapnya.

Menurutnya, pengembangan kawasan industri juga bisa mendorong KEK yang hingga saat ini belum juga direalisasikan.
Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan sembilan rencana induk (masterplan) pengembangan kawasan industri bisa rampung pada tahun ini.

Kesembilan rencana induk itu adalah untuk kawasan industri Siak, Riau, untuk industri penunjang migas: industri tekstil kering di Boyolali, Jawa Tengah; industri timah di Bangka, Bangka Belitung, Sei Bamban, Sumatera Utara. Untuk industri karet: Majalengka, Jawa Barat, industri tekstil kering basah, industri petrokimia berbasis gas di Gresik,

Sementara di Jawa Timur: industri petrokimia berbasis gas di Bintuni,Papua: industri feronikel di Buli, Halmahera Tenggara: dan besi baja di Kulon Progo,Yogyakarta. “Bisa saja mendorong, tapi seberapa besar ? KEK sudah ada belum ? Bagaimana bisa didorong,” terangnya.

Dia mengaku, pemerintah memang mempunyai target untuk merealisasikan KEK. “Ada target pemerintah soal KEK. Fasilitasnya sendiri. Kita mau fasilitas lebih dari yang lain,” jelasnya.

Kenny menjelaskan, proses pembangunan serta pengembangan KEK memang membutuhkan waktu lama. Pasalnya, kata dia, semua harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari siapa pengembangnya, bagaimana kondisi lahannya, lingkungannya, dan masalah perijinanya.

“Pengembangnya, lahan, lingkungan bagaimana. Jangan sampai ada ijin KEK tiba-tiba tidak bisa dibangun. Ada beberapa daerah ajukan KEK kita himbau dibangun kawasan industri dulu baru tarik investor. Investor gimana kalau kawasan belum ada ?” tegasnya.

Guna mendorong potensi investasi di daerah, kata dia, BKPM mempunyai Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID).  SIPID, lanjutnya, adalah sistem berbasis online yang dibuat pada sekitar rahun 2004 lalu kembali diperbaiki pada 2009.

“Setiap provinsi kita minta dua administrator untuk mengupdate. Kita buat 33 provinsi. Masing-masing provinsi menginfo data dan mengupdate karena mereka yang tahu potensi daerah. Kita sosialisasikan adminitrator untuk mengisi. Kita akan coba rubah mindset mereka. Promosi tidak hanya harus keluar.

Kenny menjelaskan, SIPID bisa membantu calon investor untuk mengetahui seperti apa potensi investasi di daerah yang ditujunya sebagai lokasi investasi.

“Investor harus tahu potensi daerah sebelum datang ke kita.Di tahun ini kita minta provinsi mengusulkan satu kabupaten yang potensinya kira-kira bisa menjadi unggulan dan menarik investor,” paparnya.

BKPM, kata dia, selalu mengirim staf ke daerah-daerah untuk melakukan evaluasi. “Jadi biar tiap daerah tidak asal masukkan data. Sebelum masukkan ke SIPID ada peta potensi,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu kendala adalah sumber daya manusia (SDM). “Kesulitan di daerah SDM berubah-rubah. Kita sudah capek-capek training, baru berapa lama dipindah. Administrator SIPID itu adalah pegawai BKPMD,” tandasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.