Pengusaha Minta Pemerintah Perjelas Kebijakan Pasokan Gas
JAKARTA - Kalangan pengusaha meminta pemerintah diminta untuk memasok gas 100 persen demi kebutuhan. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk mengubah kebijakannya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan seharunya pemerintah memperioritaskan pemasokan gas ke dalam negeri. Jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi maka barulah gas diekspor keluar negeri.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk merubah kebijakan yang dianggap pro luar negeri karena semua pihak yang terlibat dalam kebijakan energi nasional harus pro kepentingan industri nasional.
"Seharusnya kebutuhan gas dalam negeri yang diutamakan," kata Sofjan, saat menghadiri seminar penguatan industri gas untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/10/2012).
Menurut Sofjan, seharusnya pemerintah bisa melihat mana yang sebenarnya bisa disubsidi dan dihilangkan subsidinya serta mana yang diekspor.
Selain itu Sofjan menambahkan, koordinasi yang kacau antara pemangku kepentingan di sektor gas seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Pertamina dan PGN juga memperkeruh situasi karena aturan gas yang tidak jelas.
"Supply tidak cukup, tapi harga gas naik terus," tandas Sofjan. (gna)
(Rani Hardjanti)
