JAKARTA - Harga dan pasokan gas bumi bukan menjadi faktor utama ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri. Salah satu tekanan yang paling berat dialami dunia usaha adalah dampak geopolitik global.
Hal ini dilihat dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar Rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan, pemerintah akan melakukan langkah mitigasi agar PHK tidak semakin meluas di sektor industri.
Said Iqbal menambahkan, persoalan yang dihadapi dunia usaha jauh lebih kompleks daripada sekadar isu harga energi.
"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi," kata Said Iqbal, Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Tidak hanya itu, lanjut dirinya mengatakan, ada faktor daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun. Di sisi lain ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan Rupiah yang membuat biaya produksi meningkat.
"Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal.
Sementara itu, dirinya meluruskan informasi mengenai ancaman gelombang PHK yang disebut mencapai sekitar 55 ribu pekerja.
Pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap berbagai kasus yang terjadi di lapangan karena tidak seluruhnya merupakan PHK baru.
"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," ujarnya.