Menkeu Minta Tidak Ada Praktik di "Bawah Meja"

JAKARTA - Pemerintah akan menggenjot penerimaan pajak guna mengejar pemasukan dalam APBN. Namun, bukan berarti Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) tetap menjadi potensial.

"Justru kalau kita lihat penerimaan negara itu terdiri dari pajak, Bea Cukai, dan penerimaan negara bukan pajak yang paling besar-besar," ujar Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo di kantornya, Jakarta, Rabu (31/10/2012).
 
Agus mengatakan, potensi PNB juga harus ditingkatkan apalagi dari Sumber daya alam (SDA), minyak dan gas (Migas), mineral dan juga dari kelautan dan kehutanan. Menurut dia, ini merupakan kerja sama antara kementerian lain dengan Kementerian Keuangan.

"Nah, kementerian itu sesuai dengan inpres yang sudah dikeluarkan oleh Presiden. Tapi itu harus memmberi perhatian terhadap penerimaan negara bukan pajak," kata dia.

Menurutnya, memang selama ini PNBP bukan tugas utama dari kementerian, karenanya PNBP mungkin kurang perhatian. Padahal, jika PNBP diurus, maka bisa menambah penerimaan negara.

"Di Inpres itu dikatakan oleh presiden bahwa setiap K/L harus membikin organisasi dan meyakinkan PNBP itu masuk ke kas negara. Dan yang lain, kita perlu melakukan revisi atas UU PNBP supaya dasar hukumnya semakin kuat," katanya.

Dia menjelaskan, pada praktik di lapangan harus diperhatikan agar tidak ada biaya-biaya yang sengaja dimurahkan, tapi di bawah meja ada biaya lain. Selain itu, LSM atau media juga diperlukan untuk pengawasan.

Lebih jauh dia menjelaskan, masih belum ada potensial lostnya tetapi potensial revenue yang terdapat harusnya besar sekali. "Belum, belum. Yang ada potensial revenuenya itu seharusnya besar sekali, Dan ini harus menjadi perhatian kita ke depan," ujar Agus.

(Martin Bagya Kertiyasa)