DPR Minta Kementerian ESDM Rajin Serap Anggaran

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menindak tegas  unit-unit kementerian yang belum optimal dalam merealisasi anggaran. Pasalnya, Kementerian ESDM hanya menyerap anggaran sebesar 59,78 persen tahun 2012.

"Terkait dengan rendahnya realisasi anggaran Kementerian ESDM sebesar 59,78 persen, komisi VII DPR mendesak menteri ESDM untuk mengambil tindakan tegas," ujar Ketua Rapat Kerja Sutan Bathoegana , di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/2/2013).

Sutan menambahkan, unit Kementerian ESDM yang memiliki kinerja rendah pada tahun 2012  di antaranya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) yang hanya merealisasikan anggaran sebesar 41,97 persen dan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang hanya 49,25 persen. Sedangkan Badan Pengatur kegiatan Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas) hanya merealisasikan anggaran 48,48 persen dan PLN 57,06 persen.

Sutan menjelaskan, Komisi VII juga meminta Menteri ESDM agar PT PLN (persero) melakukan pengembangan program yang diprioritaskan Kementerian ESDM setiap tahunnya. Hal tersebut karena kinerja perusahaan listrik pelat merah tersebut masih dinilai sangat rendah hingga jauh di bawah target.

"Komisi VII meminta kepada Menteri ESDM RI untuk mempertimbangkan kemungkinan pengalihan anggaran PT PLN (persero) yang realisasi kinerjanya jauh di bawah target," tutur Sutan