Program Anti-Kemiskinan Tak Harus BLT

JAKARTA - Pemerintah berencana menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk menekan APBN dan mendapat penghematan anggaran dari kenaikan tersebut.

Dengan adanya kenaikan, pemerintah juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau sekarang yang dikenal Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk kalangan menengah ke bawah yang terkena dampaknya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama (PP ISNU) Ali Masykur Musa mengatakan seharusnya dana penghematan dari kenaikan BBM subsidi dialokasikan untuk program anti-kemiskinan di pedesaan tetapi bukan dalam bentuk BLT atau BLSM.

"Jangan berikan BLSM, sebagian bisa untuk pembangunan infrastruktur publik dan transportasi umum. Sebagian diperuntukan untuk investasi di sektor energi baru terbarukan agar Indonesia secara perlahan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi fosil," ungkap Ali kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Ali menjelaskan, ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi karena cadangan energi alternatif yang dimiliki Indonesia jauh lebih banyak dan melimpah ketimbang energi fosil yang terbatas.

Dia menambahkan, memang tidak mudah tetapi harus mulai dikerjakan. Harga energi fosil harus dinaikkan secara bertahap agar energi alternatif bisa masuk dan bersaing di pasaran. Kilang minyak dan gas harus ditambah tetapi infrastuktur EBT juga harus dicicil untuk dikerjakan.

"Tanpa konsistensi kebijakan, target pangsa 25 persen EBT dalam bauran energi nasional pada 2025 akan meleset dan Indonesia akan menjadi nett energy importer mulai tahun 2019," tandasnya. (wan)

(Widi Agustian)