Daerah Tertinggal Butuh Anggaran Rp7 Triliun
JAKARTA - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini mengaku sepanjang orde baru (orba) dana alokasi untuk daerah tertinggal sebesar Rp7 triliun.
"Sepanjang orba, penghitungan dana alokasi khusus ini tidak afirmatif, kita perlu Rp6 triliun, kalau ke daerah tertinggal hanya Rp7 triliun," tukasnya saat berkunjung ke Redaksi Koran Sindo, di Jakarta, Rabu (5/6/2013).
Menurut dia, kabupaten tertinggal membutuhkan 2.000 waduk air. Pada 2012 akhirnya disetujui sebesar Rp15 triliun, seharusnya untuk daerah tertinggal.
"Sudah menggeser 180 miliar untuk 58 kabupaten. Bahwa membuat kebijakan sosial tidak memiskinkan daerah yang tertinggal," jelasnya.
Dia menambahkan, banyak potensi di daerah tertinggal yang dimiliki Indonesia, seperti penghasil kopi. Namun potensi ini kurang digarap dengan baik. Sehingga pemerintah harus memanfaatkan lahan tidur.
"Kita memanfaatkan lahan tidur, tidak banyak yang tahu. Untuk lahan tidur, saya tahu banyak potensi yang dimiliki, penghasil kopi terbaik dunia, kalau cokelat Swiss," tuturnya.
Namun bagi pencinta kopi, baru 20-27 persen lahan yang hilirnya digarap dengan baik. "Sehebat apa pun kita, kalau hilirnya tidak dijaga dengan kuat, maka tidak akan jalan. Program-program di PDT itu akhirnya saya ubah, satu produk unggulan kabupaten (pukab), dua untuk infrastruktur desa," pungkasnya.
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
