Harga Pangan Naik, Pemerintah Diminta Tetapkan Margin

BANDUNG - Menjelang Ramadan, harga-harga kebutuhan pokok mulai merambat naik. Hal ini terjadi lantaran panjangnya rantai distribusi dari penyuplai utama hingga ke konsumen.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dibutuhkan untuk memangkas distribusi pangan yang pajang ini. Sebab, yang tahu kebutuhan di daerah hanya pemerintah daerah.

Pakar ekonomi dari Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani mengatakan, jika peran Pemda diaktifkan maka inflasi akan dapat ditekan, sebab pemda yang melihat situasi di daerahnya dan kebutuhan setiap daerah berbeda-beda sehingga kebijakan nasional yang selama ini diterapkan sanga tidak tepat.

Selain itu, Aviliani menilai yang perlu dilakukan adalah mengontrol waktu distribusi (time lag) mulai dari impor hingga barang sampai ke pasar.

"Seringkali kalau barang tahan lama, ditahan di gudang dan ketika harga naik baru barang keluar, ini yang tidak benar. Jadi distorsinya disini," jelas dia di Hotel Hilton, Bandung, kemarin.

Karenanya, dia mengungkapkan pemerintah perlu mencontoh Pemerintah Korea, dimana setiap gudang penyimpanan bahan pangan dipasang Eye city, sehingga pemerintah tahu di gudang mana saja pasokan masih tersedia.

"Sementara kita kan enggak ada eye city, jadi di gudang ada berapa kita enggak tahu. Jadi kalau perlu margin harus ditetapkan sehingga orang tidak seenaknya naikkan harga," tukas dia.

(Martin Bagya Kertiyasa)