Akuisisi Danamon, BI Tunggu Komitmen MAS Hingga September
JAKARTA - Proses akuisisi 67,37 persen saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) oleh Grup DBS sampai saat ini masih menunggu komitmen Otoritas Moneter Singapura (MAS) dalam melonggarkan aturan pada ekspansi bank-bank BUMN Indonesia.
"Sampai sekarang belum ada kabar itu dari MAS-nya. Mereka janji 3-4 bulan lagi, masih review ketentuan mereka sejak Mei lalu. Tapi sampai sekarang belum ada, kan baru 2 bulan," ujar Asisten Gubernur BI Mulya E Siregar saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Jumat, (19/7/2013).
Seperti diketahui, bank sentral dengan tegas meminta MAS untuk melonggarkan aturan perbankan mereka terkait dengan proses akuisisi 67,37 persen saham Bank Danamon oleh Grup DBS. Dalam aturan Kepemilikan Saham Bank Umum, ditetapkan bahwa lembaga keuangan hanya bisa memiliki maksimal saham perbankan sebesar 40 persen.
DBS Group Holding (Grup DBS) yang dikendalikan oleh perusahaan investasi milik Singapura Temasek, berencana mengakuisisi 67,37 persen saham Danamon yang dimiliki oleh Fullerton Financial Holding Pte, yang juga merupakan anak usaha Temasek.
Adapun nlai transaksi akuisisi yang ditandatangani sejak tahu lalu tersebut tersebut sebesar Rp45,2 triliun atau setara dengan 6,2 miliar dolar Singapura yang didasarkan pada harga yang disepakati yakni Rp7 ribu per saham yang dimiliki oleh AFI. Harga tersebut merupakan nilai premium sebesar 56,3 persen di atas volume weighted average price (VWAP) per saham sebulan terakhir yaitu Rp4.480.
BI juga meminta MAS untuk melonggarkan aturan terhadap ekspansi bisnis bank-bank asal Indonesia di Singapura, utamanya untuk bank-bank pelat merah. "Ketentuan mereka yang memungkinkan bank-bank kita yang buka di sana untuk bisa melakukan bisnis ritel. Ini request kita. MAS janji mau mereview ketentuan mereka," ucap Mulya.
Dia menambahkan, resiprokal ini merupakan cita-cita perbankan di Tanah Air, karena bank-bank asal Indonesia termasuk bank BUMN sulit untuk melakukan ekspansi cabang atau menambah anjungan tunai mandiri (ATM) akibat terbentur aturan perbankan setempat.
(Widi Agustian)
