Jokowi Harus Realisasikan Kartu Indonesia Sehat & Pintar

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus merealisasikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dahulu sebelum ingin menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Seperti yang diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM sekira Rp3.000 per liter pada bulan November 2014.

"Harus itu, tugas pemerintah pastikan agar masyarakat khususnya menengah ke bawah sudah diberikan KIP dan KIS sesuai visinya saat kampanye pak Jokowi," ucap Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto saat dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Ryan menjelaskan, ini penting dilakukan, karena yang terkena dampak paling besar dari kenaikan harga BBM subsidi adalah rakyat menengah ke bawah. Sedangkan untuk rakyat menengah ke atas dan kaya tidak akan terlalu berdampak signifikan.

"Yang terkena dampaknya mereka (kelas bawah) yang spending-nya USD5 per hari. Dengan adanya kenaikan harga BBM, maka kemampuan atau daya beli mereka berkurang. Nah mereka harus diberi KIP dan KIS  lebih dulu," sambungnya.

Kendati demikian, Ryan mengaku untuk menjangkau seluruh kelompok masyarakat menengah ke bawah agar menerima KIP dan KIS cukup sulit walaupun di setiap daerah hampir dipastikan ada kelompok ini.

"Kalau di daerah  gampang, tinggal panggil Pak RT-nya, minta datanya sama dia. Namun kalau di Jakarta, malah sebagian masyarakat tidak punya KTP," jelasnya.

(Rizkie Fauzian)