RUU Jaminan Halal, Wajibkan Produsen Kirim Sampel

JAKARTA - Parlemen kini sedang menggodok RUU jaminan halal. Dalam RUU itu setidaknya ada tiga poin penting, salah satunya produsen berkewajiban mengirimkan sampel makanan untuk diteliti MUI.

"Tidak seperti sekarang ini yang mendapatkan verifikasi halal merupakan inisiatif dari produsen yang bersangkutan, sehingga menjadi titik lemah dalam mengemban amanah atau tanggung jawab MUI terhadap label halal tersebut," kata Anggota Komisi VIII dari PKS DH-AlYusni di Jakarta, Jumat (4/4/2008).

Selain itu, dua poin penting lainnya adalah: Keinginan untuk verifikasi produk-produk halal menjadi tanggung jawab Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang nantinya menjadi tanggung jawab Negara. Ada sertifikasi halal dari MUI yang menyatakan bahwa produk tersebut telah diteliti dan masyarakat secara umum dapat mengetahuinya.

"Bisa dibayangkan semua biaya laboratorium dan sebagainya itu ditanggung oleh MUI. Kalau hanya mengharapkan keinginan dari produsen tentunya tidak kuat. Karena bagi produsen yang peduli saja yang mau sukarela mengirimkan beserta menanggung biayanya untuk uji kehalalan produknya," ujar dia.

Oleh sebab itu, perlu kiranya ke depan negara menanggung beban ini, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan sangat sensitif terhadap pola makan dan kehalalan produknya. "Kita sebagai masyarakat muslim sangat mendukung agar RUU ini cepat dibahas oleh komisi terkait agar bisa menjadi Undang-undang (UU)," ujarnya.

Dia lantas mencontohkan, ada salah satu contoh waralaba yang sudah mengirimkan proposal dan membiayai uji kehalalan ini oleh MUI, tapi karena faktor ragu-ragu dari produsen tersebut akhirnya tidak jadi. "Nah kita ingin seperti dalam poin dua yaitu, seluruh produsen berkewajiban mengirimkan sampel makanan agar ada keterjaminan kehalalannya," pungkasnya.

(M Budi Santosa)