JAKARTA - Lembaga Apex diharapkan mampu menjalankan tiga unsur utama agar dapat memenuhi kebutuhan industri Badan Perkreditan Rakyat (BPR). Diharapkan, akan tercipta industri BPR yang kokoh, berdaya saing tinggi, dan memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat dan UMKM.
Hal tersebut dikatakan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Rochadi dalam sambutannya dalam pernandatanganan perjanjian kerja sama pembentukan lembaga APEX bagi BPR di wilayah Jabodetabek dan Riau, di Gedung Chandra BI, Jakarta, Senin (3/5/2010).
Tiga fungsi utama tersebut adalah sebagai lembaga yang dapat memberikan liquidity support baik dalam hal BPR mengalami permasalahan likuiditas jangka pendek (liquidity mismatch) berupa kredit likuiditas modal kerja maupun investasi untuk mengoptimalkan penyaluran kredit kepada usaha mikro dan kecil.
Kedua, memberikan bimbingan atau bantuan teknis (technical assistant) untuk mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan penerapan good governance dalam organisasi BPR.
Ketiga, mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi informasi untuk kepentingan penerapan core banking system, inovasi produk dan layanan BPR berbasis teknologi informasi.
"Serta menjalankan fungsi sebagai clearing house untuk kepentingan transaksi dana antarnasabah dan kegiatan promosi produk atau layanan utama yang bermuara pada meluasnya pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh fasilitas perbankan," pungkasnya.
Dia berharap, kerja sama antara bank umum sebagai lembaga APEX DPR dan BPR anggota APEX harus terbangun atas dasar hubungan bisnis yang paling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sehingga dapat menjamin keberlangsungan (sustain abillity) bisnis keduanya.
Sekadar informasi, saat ini terdapat berbagai lembaga APEX BPR yaitu antara Bank Andara dengan Perbarindo Bali dan Bank Nagari dengan beberapa BPR di wilayah Sumatera Barat.