SBY Minta Perluasan Bandara Ngurah Rai Dipercepat

DENPASAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan percepatan pembangunan Bandara Ngurah Rai menyusul kian dekatnya pertemuan Asia Pacific Economi Cooperation (APEC) Summit 2013 yang digelar di Bali.

Bahkan SBY menargetkan agar pembangunan perluasan bandara harus kelar pada Maret 2013. "Presiden sampai tiga kali menegaskan dalam rakor sidang kabinet agar penyelesaian pembangunan Bandara Ngurah Rai jangan sampai telat," ujar Deputi Bidang Ekonomi Wakil Presiden, Tirta Hidayat di Kuta, Senin (11/10/2010).

Tirta hadir dalam Rapat Percepatan Proyek Pengembangan Bandara Ngurah Rai di Hotel Ramada Bintang Bali, Kuta bersama para petinggi Angkasa Pura I.

Hadir dalam pertemuan itu Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Tommy Soetomo, Komisaris Utama PT AP I (Persero) Suratto S, Bupati Badung Anak Agung Gde Agung, GM PT AP I (Persero) Bandara Ngurah Rai, Heru Legowo.

Dikatakan Tirta, Presiden SBY beberapa kali menanyakan kelanjutan rencana pembangunan bandara. Presiden memberi target, penyelesaian pembangunan bandara sebelum berlangsungnya pertemuan APEC Summit 2013 mendatang.

"Target penyelesaian dipercepat, dari awalnya Mei menjadi Maret 2013 agar tidak terlalu mepet dengan penyelenggaraan APEC Summit," paparnya.

Dikatakan Tirta, pengembangan bandara merupakan hal biasa, hanya saja untuk Bali,  Presiden SBY menilai Bandara Ngurah Rai punya nilai strategis dan penting.

"Walaupun kita semua sudah mengetahui tentang Bali namun Presiden ingin kembali menunjukan kepada negara-negara di dunia bahwa Bali, nyaman dan aman," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Tommy Soetomo, menambahkan pengembangan Bandara Ngurah Rai dipercepat pada awal November 2010 dari rencana semula awal 2011.

"Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan Bandara Ngurah Rai sekira Rp2 triliun yang bersumber dari internal perusahaan dan loan bank (pinjaman)," sebut dia.

Terkait pengembangan perluasan bandara, kata dia, pihak pemegang saham dari Kementrian BUMN sudah memberikan persetujuan dan izin pembangunan.

Master plan dari Kementerian Perhubungan pun sudah dikantongi. "Tidak ada perubahan mengenai desain karena sudah diterima pemerintah daerah," tandasnya.(adn)

(Rani Hardjanti)