Atut Berhasil Tingkatkan Gairah Investasi dan Pariwisata di Banten

PROVINSI Banten yang merupakan provinsi termuda telah mencapai berbagai kemajuan. Kemajuan provinsi yang terbentuk pada 4 Oktober 2000, pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, itu terlihat dari pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM).

Pada 2009, IPM Banten meningkat menjadi 70,06. Pencapaian itu berada di atas rata-rata nasional. Pada awal berdiri, IPM Banten hanya mencapai 67,20.

Bukan cuma itu, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Provinsi Banten di atas rata-rata nasional. Dalam kajian terbaru yang dirilis Kantor Bank Indonesia (BI) awal Mei 2011 lalu, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Banten mengalami peningkatkan menembus 6,50 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yakni 6,32 persen

Pada bidang investasi, provinsi ke-30 di Indonesia ini juga mulai menjadi daerah tujuan. Realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di daerah berpenduduk 10.644.030 jiwa (sensus penduduk 2010) ini berada di peringkat ketiga secara nasional pada 2009 setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Adapun jumlah proyek sebanyak 92 dengan nilai mencapai Rpl,412 triliun. Bahkan pada 2010, secara nasional Banten masuk peringkat lima besar, baik PMA maupun PMDN. Untuk 2010 dari target Rp.10,48 triliun nilai investasi, pencapaiannya melebihi target yakni Rp.19,7 triliun dan dari nilai investasi tersebut diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 22 ribu orang lebih katanya.

Mengalirnya investasi ke Banten tidak terlepas dari dukungan infrastruktur yang sangat baik. Provinsi Banten merupakan pintu gerbang masuknya investasi ke Indonesia, yaitu tersedianya Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, jalan bebas hambatan Jakarta-Merak, jaringan kereta api Jakarta-Rangkasbitung-Merak. Kini tengah dibangun Pelabuhan Bojonegara.

Untuk pasokan tenaga listrik, Banten didukung oleh jaringan distribusi interkoneksi Jawa-Bali dengan salah satu pembangkit utamanya berada di Suralaya, Cilegon.

Terdapat pula pembangkit yang juga dijual untuk publik yang dimiliki oleh PT Krakatau Daya Listrik (KDL), anak perusahaan PT Krakatau Steel (KS). Untuk sektor industri telah tersedia 17 kawasan industri yang tersebar di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.

Untuk kepentingan lalu lintas barang ke luar negeri, tersedia lebih dari 20 pelabuhan, baik umum maupun dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS).

Pemerintah Provinsi Banten terus menggelorakan aliran investasi ke Banten. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah SE, dalam berbagai kesempatan, selalu mengatakan pihaknya berupaya terus menarik investor untuk menanamkan modalnya.

"Dengan meningkatnya jumlah investasi di Banten, diharapkan akan terjadi simultaneous effect ke berbagai sektor sehingga akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Banten," kata Ratu Atut yang maju lagi dalam Pilgub Banten 2011.

Peluang Investasi

Sementara itu, berdasarkan rencana pembangunan daerah jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun yaitu 2007-2012 laju pertumbuhan ekonomi Banten ditargetkan mencapai delapan persen. Penarikan investasi merupakan salah satu cara untuk mencapai target tersebut.

Menurut Ratu Atut yang berpasangan dengan Rano Karno dalam Pilgub Banten ini, Provinsi Banten yang terkenal dengan kawasan industri menawarkan sejumlah investasi. Misalnya di bidang infrastruktur meliputi Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Penyeberangan Lintas Margagiri-Ketapang, Jalan tol ruas Serpong-Balaraja, tol ruas Cilegon-Bojonegara, dan Bandar Udara Tanjung Lesung.

Penawaran investasi lainnya di kilang minyak Bojonegara dan Storage BBM, energi panas bumi di Gunung Karang, Pulosari, dan Cidano, serta penyediaan fasilitas docking kapal di Bojonegara.

Di bidang pariwisata. Pemprov Banten menawarkan pengembangan kawasan wisata Tanjung Lesung dan Ujung Kulon (Ujung Kulon Tourism Development Centre).

Di bidang agrobisnis meliputi pengembangan Terminal Agri Business Balaraja, pengembangan komoditas jagung dan kacang tanah, serta industri emping melinjo dan kelapa.

Kemudian di perikanan meliputi pengembangan budi daya ikan kerapu, kerang, rumput laut, dan budi daya ikan lele. Adapun di bidang industri meliputi pengembangan industri petrokimia, industri manufaktur, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Bojonegara.

Selanjutnya bidang pertambangan meliputi eksplorasi pertambangan minyak Blok Ujung Kulon (37.064,7 kiloliter), eksplorasi pengembangan Taman Batu di Sajira, Kabupaten Lebak, seluas 200 hektare (ha).

Peluang investasi tersebut, dikatakan pasangan nomor I di Pilgub Banten 2011, beberapa di antaranya sudah berjalan. Misalnya pembangunan Waduk Kanan di Lebak yang kini tengah dipersiapkan pembebasan lahannya seluas 1.800 ha yang siap menampung 207 juta meter kubik air. Nilainya sekira Rp3 triliun.

Biayanya akan ditanggung bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

Waduk Karian bermanfaat mendukung program revitalisasi pertanian dengan pengairan ke sawah-sawah. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat umum akan air bersih. Bahkan, air bersih ini bisa juga untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta. Pembangunan tiga PLTU di Labuan, Tangerang, dan Suralaya.

Untuk mendatangkan investor berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan Pemerintah Provinsi Banten. Secara rutin Banten melakukan temu investor. Pemprov Banten juga menguatkan komitmen dalam memberikan keamanan bagi investor serta kebijakan pemberian insentif pajak. Itu diberikan bagi investasi berbasis sumber daya lokal dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Untuk mempercepat proses perizinan. Banten membentuk pelayanan perizinan terpadu satu pintu (one stop seriice) pada setiap kabupaten dan kota.

Selain itu, juga akan dilakukan peninjauan terhadap beberapa peraturan daerah yang masih dirasakan belum proinvestasi. Rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur strategis secara bertahap dan berkelanjutan di bidang prasarana jalan, kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, kelistrikan, gas, air baku, dan lain-lain pun juga dilakukan.

Banten juga merencanakan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Bojonegara dan di kawasan lainnya yang layak untuk dikembangkan.

Kebijakan lainnya adalah pengembangan cluster industri hulu dan hilir untuk beberapa jenis komoditas seperti petrokimia, industri manufacturing, dan lain-lain.

Ada juga pemberian keringanan perolehan hak atas tanah melalui penetapan batas maksimal nilai objek pajak yang tidak dikenai pajak. (bb) (adv)