Jepang Tuntut Ekspor Barang Mentah, Pemerintah Lobi WTO

JAKARTA - Pemerintah mengaku masih akan berkomunikasi dengan World Trade Organization (WTO) terkait dengan alasan Jepang yang akan menuntut Indonesia karena melarang ekspor barang mentah.

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan saat Forum Komunikasi Nasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (13/6/2012).

"Kita akan komunikasi dengan mereka dan dengan dubes kita di WTO dan kantor WTO. Tentunya kita akan cari tahu latar belakangnya apa. Apa ini hanya karena postur kebijakan untuk mengenakan bea keluar secara umum saja terhadap mineral atau ada mineral-mineral khusus," ujar Gita.

Menurut Gita, pemerintah Indonesia hanya ingin mengolah barang mentah agar bisa meningkatkan nilai tambah. 

"Sampai sekarang, faktanya pembangunan smelter alumina untuk menjadikan nikel untuk industri masih minim sekali. Ini kita justru mau mengembangkan hilir di dalam negeri," lanjut dia.

Bea Keluar, ditambahkan Gita, adalah suatu instrumen pemerintah yang dapat mempengaruhi pasar agar tidak lagi terjadi hilirisasi, khususnya di sektor barang mineral mentah.

"Semangatnya kita adalah untuk hilirisasi dan bea kelau itu instrumen yang bisa kita pakai untuk mempengaruhi perilaku pasar untuk supaya bisa terjadi untuk hilirisasi," tambah dia.

Namun, Gita menyebut akan menyelesaikan masalah ini secara bilateral dengan dua pihak. Salah satunya melalui WTO.

"Tentunya salah satu mekanismenya adalah WTO. Kalaupun di WTO, kita juga sudah ada orang-orang di sana dubes WTO kita juga para dirjen terkait juga sudah siap. Namun, kalau bisa diselesaikan dan komunikasikan di uar mekanisme ini ya itu juga kita akan lakukan," tandasnya. (gna)

(Rani Hardjanti)