JAKARTA - Pemerintah menilai dana untuk proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Perekonomian, Hatta Rajasa menjelaskan ini untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial antardaerah.
"Sekarang kalau mau dijalankan dengan APBN, duitnya dari mana? Sekian triliun pakai APBN. Nanti orang Kalimantan yang butuh dana marah karena mereka juga perlu, enggak usah diributkan," paparnya di Jakarta, Jumat (6/7/2012).
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut, angka investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan JSS bisa membengkak sampai Rp225 triliun.
Pasalnya, dana itu tidak hanya digunakan untuk membangun jembatan itu saja, tetapi digunakan juga pengembangan kawasan Sumatera.
"Ini fleksibel (dananya) itu, tidak hanya bicara tentang jembatan saja tetapi tentang investasi. Awalnya memang USD15 miliar, tapi ini semua masih kajian feasibility study (FS atau studi kelayakan) belum ada. Jadi FS-nya kita kaji terus mendalam sampai kita dapat yang paling baik," ujar Wakil Menteri PPN/ Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.
Lukita menyebut, pembangunan Jembatan Selat Sunda adalah proyek pembangunan infrastruktur yang besar dan memiliki dampak besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
Oleh karena itu, Bappenas bersama Kementerian Koordinator Perekonomian akan terus melihat semua alternatif pembangunan JSS.