3 Masalah Pemerintah Terkait Jembatan Selat Sunda

JAKARTA - Proses studi kelayakan atau yang biasa disebut Feasibility Study (FS) pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) diusulkan untuk menggunakan dana

dari APBN. Dengan demikian FS nantinya akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, studi kelayakan awalnya menjadi milik inisiator. Kemudian, pembangunan akan ditender dan inisiator akan mendapatkan privilige 10 persen dan right to match dari hasil pembangunan tersebut.

"Misalnya orang mau bangun track kereta api, dia punya inisiator, dia mendapatkan privilege 10 persen atau mendapatkan right to match, sama dengan perpres, inisiator membuat Fs atas biaya sendiri tetapi tidak otomotis dia mendapatkan pekerjaan membangun itu," ungkap Hatta usai menyambangi TPS 058 di Fatmawati, Jakarta, Rabu (11/7/2012).

Menurut Hatta, nantinya badan pengembangan JSS yang terdiri dari berbagai pakar yang mengawasi FS itu akan mengkaji, betul atau tidak secara teknis, pembangunan JSS memenuhi ekonomi. "Badan sudah ada dalam draf, dan Kemen PU bertanggung jawab pada hal ini terdiri dari para ahli, teknik dan unsur pemerintah," jelas dia.

Permasalahannya, saat ini anggaran APBN dinilai tidak mencukupi jika pemerintah yang mengambil alih. Namun, Hatta membantah hal tersebt, menurutnya saat ini postur APBN baik-baik saja jika harus mendukung FS JSS. Akan tetapi, menurut dia ada beberapa langkah yang harus dilakukan.

"Pertama kapan mau dianggarkan (dalam APBN)? Kedua, apakah inisiator setuju? Dan ketiga apakah DPR setuju? Kegaduhan di masing-masing daerah menjadi pertimbangan khusus," tambah dia.

Hatta menjelaskan, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo yang telah mengusulkan pengubahan pada aturan perpres, merupakan salah satu anggota yang ditunjuk presiden untuk mensukseskan pembangunan JSS.

"Kita orientasinya pada hasil, akuntabilitas mari kita atasi. Kita akan bahas terus dengan para menteri saya sendiri adalah ketua tim pengarah, ketua pelasksaan Menteri PU, hampir semua menteri terlibat," tukas dia.

(Martin Bagya Kertiyasa)