Pemerintah Urung Revisi Perpres 86 Tentang JSS

JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada revisi dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 86 tahun 2011 mengenai pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Padahal untuk menggunakan dana APBN maka harus ada revisi dalam Perpres tersebut.

"Ngapain direvisi, wong itu isinya memberi mandat kepada dewan pengarah untuk merumuskan. Jadi semua masukan itu nanti kita tampung di dewan pengarah ini. Dewan pengarahlah yang nanti memutuskan," ungkap Menko Perekonomian Hatta Rajasa kala ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Hatta melanjutkan, munculnya wacana revisi perpres tersebut karena adanya usulan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menggunakan dana APBN dalam studi kelayakan (feasibility study/FS). Seperti diketahui, Pemerintah akan membentuk sebuah tim yang dinamakan Tim Tujuh untuk menangani pembangunan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Tim ini, nantinya akan mengakomodir berbagai usulan khususnya usulan dari Kementerian Keuangan.

Hatta Rajasa menjelaskan, tim tujuh tersebut diberi waktu selama dua minggu untuk mengurai keruwetan yang menjadi masalah dalam pembangunan JSS. "Dalam tim tersebut, ada usulan Pak Menkeu yang kita cermati mengenai dua hal. Pertama, adalah dipisahkan antara pengembangan kawasan Selat Sunda, dengan pembangunan jembatan. Semula itu, kita mengatakan JSS itu kawasan, sehingga dia menjadi kawasan terpadu," jelas Hatta.

Dia melanjutkan, usulan kedua agar feasibilities study (FS) itu dibiayai melalui APBN dan nantinya akan ditenderkan. "Siapa pun yang memenangkan itu, dana yang telah dikeluarkan dapat dikembalikan kepada negara atau kepada APBN. Sedangkan spirit daripada yang lalu, tidak menggunakan dana APBN namun semuanya sama, tetap ditenderkan. Akuntabilitas tetap terjaga," tuturnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)