"Indonesia Butuh Kementerian Perkotaan"

JAKARTA - Pemerhati Kebijakan Permukiman, Perkotaan dan Lingkungan Tjuk Kuswartojo menyoroti masalah pengembangan kota, utamanya di wilayah DKI Jakarta yang tidak merata.

"Di Bekasi, misalnya. Saya lihat itu seperti kumpulan karya real estat. Tumbuh di sana-sini, tapi tidak merata, semerawut saja, sehingga tidak bisa dibilang di sini atau di sana pusat kotanya. Sementara, pihak yang punya otoritas atas izin membangun pun tidak tegas dan gampang terpengaruh oleh kekuatan uang," ungkap Tjuk, kepada Okezone, saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.

Tjuk melanjutkan, seharusnya, masalah perkotaan ada kelembagaan khusus yang mengurusnya. "Indonesia ini butuh Kementerian Perkotaan, yang bisa mengatur tata ruang dan kota. Kalau cuma mengandalkan Kementerian PU dan Kemenpera tidak bisa, karena mereka bukan tugas pokoknya mengurus lingkungan atau perkotaan," paparnya.

Hal senada juga disampaikan pengamat perkotaan Yayat Supriatna saat berbincang dengan Okezone, beberapa waktu lalu. Menurutnya, banyak proyek yang saat ini dibangun di daerah-daerah yang seharusnya menjadi daerah resapan air bahkan ada yang menjadi pusat kemacetan baru. Karena sebagian besar penghuni apartemen menggunakan kendaraan roda empat, sementara jalanannya tidak cukup lebar.

"Ini harus ditindak lebih tegas oleh pemerintah yang berwenang. Pengembang jangan lagi diberikan izin membangun di dalam kota dan di daerah-daeah resapan air. Pengembang juga jangan hanya memikirkan membangun, tapi harus punya kontribusi lainnya, kepentingan publik harus diutamakan, survei lalu lintas sangat penting dilakukan," ujarnya.

(Nur Januarita Benu)