Ketahanan Energi Cenderung Jadi Krisis Nasional

JAKARTA - Masalah energi masih menjadi poin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga negara berkewajiban memenuhi ketersediaan energi sebagai prasyarat utama bagi kemajuan suatu negara tersebut.

Adapun jaminan negara atas ketersediaan energi ini, menyangkut produksi energi nasional dan kebutuhan impor. Dalam konteks ini, kebutuhan energi nasional khususnya BBM terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan produksi energi nasional, agar ketergantungan impor dapat dikurangi.

"Kalau kita telisik, persoalan Ketahanan Energi Nasional saat ini cenderung menjadi krisis nasional terutama masalah besarnya Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)," kata Komisi VII DPR RI yang juga Anggota F-PKB Bambang Hery Purnama, dalam keterangannya, Selasa (18/9/2012).

Dia mencontohkan, angka subsidi BBM pada APBN Perubahan 2012, pemerintah negara harus menyediakan total BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter (kl). Serta untuk RAPBN 2013 diperkirakan mencapai 46,01 juta kl. Belum lagi untuk 2012 ada penambahan kuota BBM dan BBN bersubsidi sebesar 4,04 juta kl.

Dengan melihat data tersebut, dapat diprediksi bahwa tahun depan angka ini akan mengalami peningkatan, terlihat dari pertumbuhan kebutuhan energi di masing -masing daerah dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Ini akan menjadi ancaman serius, kalau pemerintah tidak segera mencari solusi, terutama BBM bersubsidi yang terus mengalami kenaikan," tegasnya.

Mengingat besarnya konsumsi BBM bersubsidi maupun nonsubsidi, maka tugas pemerintah dalam mengamankan ketersediaan energi nasional menjadi suatu keharusan. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan langkah dengan mengupayakan berbagai kebijakan dalam rangka ketersediaan energi nasional.

Menurutnya, salah satu yang harus dikedepankan adalah mengintensifkan kembali eksplorasi cadangan minyak baru, mencegah terjadinya kebocoran dalam produksi minyak nasional, serta adanya pengembangan energi baru dan terbarukan.

"Energi baru dan terbarukan harus menjadi titik sentral pemerintah sebagai upaya penyediaan energi nasional (energi dari fosil), terutama harus mengembangkan energi yang ramah lingkungan, berkelanjutan sehingga tidak tergantung pada harga minyak dunia dan upaya impor juga dapat dikurangi," pungkasnya.