Pemerintah Akui Pengeluaran Bengkak karena Belanja Pegawai

JAKARTA - Pemerintah mengakui selama ini membengkaknya pengeluaran negara karena terlalu banyak belanja pegawai dan barang. Padahal, efektifitas pelayanan publik bergerak minimal.

Demikian disampaikan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, saat Konferensi Pers, usai sidang kabinet paripurna, di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2013).

"Di bagian pengeluaran terutama, bagaimana kita membuat ini menjadi efektif. Selama ini, menurut Komite Ekonomi Nasional (KEN) membengkaknya belanja pegawai dan barang tidak berkaitan atau sangat minimal kaitannya dengan  efektifitas pelayanan publik. Belanja barang naik karena belanja personel meningkat," jelasnya.

Daalam konferensi persnya bersama Ketua KEN Chairul Tanjung, Hatta menyebut bahwa KEN memberikan tiga rekomendasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan di depan Presiden, Wakil Presiden, pimpinan Bank Indonesia serta pimpinan lembaga negara. Rekomendasi ini, tambah Hatta, diterima dengan tangan terbuka dan segera dilaksanakan dalam rencana aksi di bawah komandonya.

"Karena itu, terkait pembukaan moratorium PNS, dan pengurangan belanja dinas untuk mengurangi pengeluaran negara harus benar-benar dilakukan dengan tepat sasaran dan waktu," tambahnya.

Dengan melakukan hal ini, Hatta optimistis pemerintah dapat menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan negara sehingga neraca keuangan Indonesia tidak lagi defisit.

"Karena semenjak 1990 lalu neraca keuangan kita tidak defisit, tetapi kembali mengalami defisit primer di 2012," tambah Ketua KEN Chairul Tanjung di tempat sama.