JAKARTA - Pembangunan yang merata dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan lembaga pembiayaan khusus infrastruktur. Adapun lembaga pembiayaan khusus tersebut dapat melalui pembiayaan perbankan, terutama bank BUMN.
"Pemanfaatannya bisa berasal dari sumber pendanaan dana pensiun, asuransi dan IPO BUMN yang terkait infrastruktur. Namun opsi obligasi sebagai modal pembiayaan dan instrumen pembiayaan bilateral, multilateral dan internasional harus menjadi opsi terakhir," jelas Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Aviliani, di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur juga harus diutamakan di sektor pertanian dan pedesaan, agar masalah ketimpangan bisa dapat teratasi dan diselesaikan dengan pembangunan di sektor kelautan. Contohnya, pembangunan Indonesia bagian timur akan sukses tercapai jika di dukung infrastruktur di sektor kelautan.
Selain itu, menurutnya, saat ini sektor pengakutan dan komunikasi masih mendominasi di dalam negeri, hal tersebut mengingat jumlah kelas menengah di Indonesia yang semakin meningkat.
"Kita bisa lihat sekarang jumlah orang yang naik pesawat udara dan penjualan gadget serta bila kita lihat sektor perdagangan, hotel dan restoran terlihat semakin meningkat, itu artinya pendapatan warga juga semakin meningkat," tambahnya.
Melihat hal tersebut, maka tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh sekira 6,3 persen dengan tingkat produk domestik bruto (PDB) yang akan meningkat di atas enam persen.
"Selain itu bila dilihat dari peluang investasi, masih banyak proyek-proyek pemerintah yang terangkum dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)," kata dia.
(Widi Agustian)