Calon Menhub Harus Pro-Nasional

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan, implementasi Tol Laut dan Poros Maritim dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan maritim dan industri maritim nasional jikalau pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengutus sosok yang pro asing pada jabatan menteri perhubungan.

Wakil Ketua Komite Tetap Penyedia  dan Pelaku Logistik Kadin Indonesia Zaldi Masita mengatakan, Tol Laut dan Poros Maritim harus diberikan kepada sosok yang mementingkan kepentingannya kepada nasional agar implementasinya berjalan.

"Tol laut dan poros maritim bisa mengancam kedaulatan maritim dan industri maritim nasional bila menteri maritim atau perhubungan mendatang lebih condong dan pro kepada kepentingan ke asing," kata Zaldi dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/10/2014).

Menurut dia, implementasi Tol Laut atau Poros Maritim harus berakar pada kekuatan nasional dan memprioritaskan industri domestik dibandingkan asing karena esensi dari keduanya adalah untuk mewujudkan perekonomian maritim nasional yang berdaulat bagi masyarakat.

Dia mencontohkan saat ini dua terminal tersibuk di Tanjung Priok dan Tanjung Perak sudah dikelola oleh asing, bahkan konsesi bagi perusahaan asing tersebut diperpanjang oleh operator pelabuhan yang juga mengantongi konsesi, meskipun hak memperpanjang konsesi ada di tangan otoritas pelabuhan.

Bahkan, lanjut dia, Terminal Petikemas Kalibaru juga akan dikelola oleh perusahaan luar negeri. "Ini situasi yang cukup memprihatinkan dan pemerintahan baru ke depan harus bisa menghentikan praktek liberalisasi seperti itu dengan cara memperkuat peran masyarakat pengusaha nasional," ungkapnya.

Sementara itu, Zaldi juga menyoroti operator pelabuhan BUMN mengusulkan agar asas cabotage ditinjau ulang, padahal kebijakan ini telah susah payah diperjuangkan oleh indonesia sejak dulu dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara dan ekonomi. 

"Ini salah satu contoh bagaimana opini dibangun untuk memperlemah kedaulatan negara demi kepentingan asing," tambahnya.

Dia menilai, pemerintah ke depan harus cermat dalam menempatkan sosok Menhub yang benar-benar memiliki integritas yang kuat, track record yang baik dalam mendukung penguatan industri nasional dan memperkuat kedaulatan negara.

"Jika salah menempatkan sosok yang pas, maka tol laut atau poros maritim akan merusak kedaulatan negara," tutupnya.

(Rizkie Fauzian)