Susi Pudjiastuti Kebanjiran Keluhan dari DPD

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat ini bertemu dengan DPD di ruang GBHN. Dalam pertemuan tersebut, Susi yang baru saja beberapa hari menjabat sebagai menteri ini langsung kebanjiran masukan, keluhan hingga pertanyaan mengenai potensi laut di berbagai daerah di Indonesia.

Seperti Anggota Komite II DPD asal Aceh, Rafli mengatakan, di wilayah Aceh sendiri banyak nelayan yang tertangkap melakukan illegal fishing. Parahnya, tindakan kriminal tersebut dilakukan oleh nelayan dari negara tetangga.

"Kita dekat dengan Thailand, yang selalu tertangkap nelayan asal Thailand, kita minta adanya penjagaan atau pos dengan peralatan yang lengkap, dan juga butuh lemari pendingin yang besar," kata Rafli di Ruang GBHN, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Bahkan, Rafli juga sepakat dengan prioritas Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan soal pembatasan penangkapan ikan di laut Indonesia. "Ikan ini kita jaga dan kita makan seadanya, dibandingkan membuat teknologi yang canggih," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komite II DPD RI yang berasal dari Maluku menuturkan, meski sebagai wilayah lumbung ikan nasional. Namun, sampai saat ini masyarakat Maluku sendiri belum pernak mencicipi lumbung ikan nasional tersebut.

"Katanya di Maluku Tenggara banyak seperti pasar malam, banyak kapal yang mencuri di sana, banyak pelayan yang membutuhkan SPBU nelayan, ini penting terkait dengan kesejahteraan nelayan," ungkapnya.

Selanjutnya, Anggota Komite II DPD RI Aryanti memberikan masukan kepada orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut mengenai program 1.000 kampung nelayan.

Dirinya meminta Susi untuk memberikan perhatian lebih terhadap wilayah perbatasan di Indonesia dalam merealisasikan program tersebut.

"Lalu di Bitung ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan dibuat pabrik perikanan untuk disentrakan di sana, terkait dengan lingkungan hidup, ada Pulau Bangka di Minahasa, ada pro dan kontra, pulau ini kecil tetapi separuhnya dibuat tambang, dan sudah kasasi di MK, perlu dikeluarkan izin baru, karena banyak turis dari Bunaken ke daerah itu, dan kami kehilangan potensi itu," tutupnya.