Alokasi Dana dari Subsidi BBM ke Infrastruktur Masih Belum Jelas

JAKARTA - Salah satu alasan dari Pemerintah ketika mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) adalah untuk mengalihkan subsidi agar lebih tepat sasaran. Di antaranya dengan melakukan bantalan kompensasi.

Namun Direktur Center For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai, kompensasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo masih belum terasa di masyarakat. Oleh karena itu, imbas dari kenaikan harga BBM menimbulkan melonjaknya harga-harga komoditas lainnya.

"Subsidi BBM dicabut itukan supaya ruang fiskalnya luas. Tapi ternyata setelah subsidi di cabut maka terjadi kekacauan harga. Sudah itu alokasi ini buat masyarakat belum jelas, misalnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang gak jelas. Orang berobat saja masih susah," tutur Uchok di Warungg Daun, Jakarta, Sabtu (4/4/2015).

Dirinya mengatakan, seharusnya dengan pencabutan subsidi BBM, pemerintah sudah mendapatkan ruang fiskal yang cukup luas. Ruang fiskal tersebut sebenarnya cukup bagi pemerintahan Jokowi untuk merealisasikan janji-janji yang pro rakyat semasa kampanye dulu.

"Duitnya sudah ada, APBN baru disahkan. Saya kira itu terjadi penggelondongan. Jadi yang terjadi sekarang perpres APBN belum ada sama sekali. Padahal Undang-undangnya sudah ada, artinya program-program pemerintah belum siap. Uangnya belum cair, hanya gaji doang yang tetap jalan," tandasnya.