JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis lambatnya ekonomi Indonesia pada kuartal I berada di level 4,7 persen. Padahal target Presiden Joko Widodo sejak masa kampanye menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Ekonomi yang lambat membuat banyak pihak mempertanyakan kinerja menteri ekonomi Kabinet Kerja. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Enny Sri Hartati berpendapat jalan terbaik yang bisa dilakukan Jokowi adalah reshuffle.
"Pak Jokowi memiliki kewenangan untuk melakukan reshuffle. Ini karena melihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi kita, karena pencapaiannya justru anjlok bukan melambat lagi," ungkapnya saat ditemui di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Rabu (6/5/2015).
Pihaknya juga berpendapat tim ekonomi Jokowi-JK yang tidak mampu memaksimalkan tugasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia