Industri Asuransi Syariah Minim Dukungan, Kecuali Punya BUMN

JAKARTA - Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menyebut, pemerintah belum mendukung berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini, belum ada lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, yang dimiliki oleh pemerintah.

Kalaupun ada, kata dia, unit syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sekiranya saja, pemerintah dengan political will yang dimilikinya, sedikit mengarahkan ke arah ini, tentunya akan semakin marak ekonomi syariah di negeri ini. Kembali diingat, BUMN selain berperan sebagai penghasil dividen bagi negara juga (bisa) mempunyai misi kemanusiaan. Sangat tepat bila ekonomi kerakyatan ini didukung oleh BUMN yang tangguh," tegas Ketua AASI Adi Pramana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (8/10/2015)

Bentuk lain political will yang bisa digerakkan oleh pemerintah adalah social responsible investment (SRI) untuk diterapkan kepada seluruh pelaku perasuransian syariah. Selain corporate social responcibility (CSR), SRI akan sangat membantu para pelaku usaha kecil, menengah dan mikro (UMKM).

Dia melanjutkan, tanpa harus terbebani dengan jeratan riba yang bukan hanya menyulitkan secara duniawi tetapi juga menjerat pelakunya dalam hukum akhirat. Ujungnya adalah tujuan pembangunan yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kekayaan akan diperoleh dari sikap bersyukur dan saling membantu.

"Dengan keyakinan tinggi, kita semua bisa meyakini bahwa ekonomi syariah akan semakin maju dan berkembang dan membawa keberkahan bagi semua pihak dan demi Indonesia yang jauh lebih baik lagi," ungkapnya.