Di Ambang Kebangkrutan, Arab Saudi Harus Kenakan Pajak Penghasilan

JAKARTA - Negara penghasil minyak terbesar di dunia, Arab Saudi saat ini berada dalam krisis keuangan. Hal ini lantaran harga minyak dunia yang terus melemah dalam 11 tahun terakhir.

Padahal, Arab Saudi termasuk negara yang sangat royal terhadap warga negaranya. Pasalnya, selain memberikan subsidi subsidi listrik, gas dan air, masyarakat juga sama sekali tidak dikenakan pajak penghasilan.

Melansir CNN, Jumat (8/1/2016), ada beberapa keistimewaan yang diterima warga negara Arab Saudi oleh negaranya. Keistimewaan tersebut meliputi gas bersubsidi, perawatan kesehatan gratis, pendidikan gratis, subsidi air dan listrik, bebas pajak penghasilan, penginapan umum, sekira 90 persen warga negaranya dipekerjakan pemerintah dan masih banyak lagi.

Sayangnya, saat ini Arab Saudi mungkin harus mulai menerapkan pajak penghasilan bagi warganya. Sebab, semua keistimewaan tersebut sudah tidak dapat lagi dibayar oleh Arab Saudi lantaran defisit transaksi berjalan hampir USD100 miliar pada 2015 lalu dan bisa jadi terulang tahun ini atau lebih buruk.

Tidak hanya itu, Dana Moneter Internasional (IMF) baru-baru ini meramalkan bahwa Arab Saudi dapat kehabisan uang tunai dalam lima tahun atau kurang jika harga minyak tetap di bawah USD50 per barel.