BREBES - Presiden Joko Widodo siang ini meresmikan program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Jokowi sempat memanggil beberapa orang masyarakat yang telah menerima sertifikat tanah.
Namun, Jokowi terkejut ketika menerima laporan salah seorang masyarakat yang masih membutuhkan biaya hingga Rp1 juta untuk mengurus sertifikat. (Baca juga: Jokowi: Dari Saya Lahir Hingga Saat Ini, Urus Sertifikat Tanah Lama!)
"Ini urusnya Rp1 juta? Kamu urusnya sendiri atau ada yang urusi (melalui calo)," kata Jokowi saat menerima laporan dari salah seorang warga yang harus mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkan sertifikat tanah, Brebes, Senin (11/4/2016).
Jokowi pun segera bertanya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
"Pak Menteri ATR, Ini bagaimana. Kok masih mahal urusnya sampai satu juta," tegas Jokowi kepada Ferry.
Ferry pun hanya bisa tersenyum saat mendengar pertanyaan tersebut.
Setelah itu, Jokowi menegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional harus melakukan reformasi aturan. Dengan begitu, masyarakat, khususnya petani dapat memiliki pegangan untuk tambahan modal. (Baca juga: 5.200 Sertifikat Tanah Siap Diberikan Kepada Masyarakat Brebes)
Laporan dari masyarakat Brebes kepada Jokowi ini memang cukup ganjil. Pasalnya, dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian beberapa waktu lalu, pemerintah telah berkomitmen untuk membantu masyarakat Brebes untuk memiliki sertifikat tanah. Bahkan, program jemput bola akan dilakukan oleh pemerintah.
Meskipun demikian, rencana yang telah ditetapkan ternyata tidak sesuai dengan pelaksanaan. Presiden Joko Widodo pun berhasil mengungkap hal ini dalam sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Brebes.
(Rizkie Fauzian)