Persempit Gap Kaya-Miskin, Pemerintah Harus Benahi Sektor Riil

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan gini ratio sepanjang Maret-Sepetember 2015 sebesar 0,01 poin dari 0,41 menjadi 0,40. Meskipun mengalami penurunan, gini ratio di beberapa daerah justru tetap tinggi. Diantaranya adalah Papua Barat sebesar 0,43, Jawa Barat 0,43, Yogyakarta 0,42, dan DKI Jakarta sebesar 0,42.

Menurut Kepala BPS Suryamin, pemerintah harus segera bertindak untuk menurunkan gini ratio pada berbagai daerah di Indonesia. Sebab, ketimpangan antara si kaya dan si miskin dapat menimbulkan dampak sosial negatif apabila dibiarkan tetap tumbuh.

Salah satunya adalah dengan pembangunan ekonomi pada sektor riil. Tingginya upah pada sektor riil seperti pertambangan dan manufaktur dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ya, sektor riil (manufaktur, pertambangan) itu harus didorong. Karena upahnya lebih tinggi dari pada yang informal. Kalau itu (sektor riil) ditingkatkan perannya dan disediakan bahan bakunya, akan meningkatkan pendapatan masyarakat," kata Suryamin saat ditemui di kantor pusat BPS, Jakarta, Senin (18/3/2016).

Selain itu, Suryamin melanjutkan, pemerintah harus mengendalikan inflasi di pedesaan. Sebab, meskipun inflasi masih terkendali, BPS mencatat inflasi di pedesaan masih selalu lebih tinggi apabila dibandingkan inflasi di perkotaan.

"Inflasi di pedesaan juga masih lebih besar. Jadi juga harus diimbangi dengan (pengendalian) inflasi untuk menaikan daya beli," ungkap Suryamin.

Ditemui pada saat yang sama, Deputi Bidang Statistik dan Sosial BPS Muhammad Sairi Hasbullah mengungkapkan bahwa sektor infrastruktur juga perlu dibangun di berbagai daerah. Hal ini diyakini dapat meningkatkan penghasilan 40 persen golongan masyarakat berpenghasilan terendah di Indonesia dalam jangka pendek.

"Pembangunan infrastruktur sangat signifikan untuk meningkatkan 40 persen penghasilan masyarakat ke bawah," jelas Sairi.

(Fakhri Rezy)