JAKARTA - Sepanjang Maret-September 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi kenaikan pemerataan pendapatan di Indonesia. Hal ini dilihat dari gini ratio yang turun 0,01 poin dari sebelumnya 0,41 menjadi 0,40 secara rata-rata.
Namun, apabila dilihat berdasarkan data per provinsi, BPS mencatat terdapat empat provinsi dengan gini ratio tertinggi di Indonesia sepanjang Maret-Sepetember 2015. Ke empat daerah tersebut adalah Papua Barat dengan gini ratio sebesar 0,43, Jawa Barat 0,43, Yogyakarta 0,42, dan DKI Jakarta sebesar 0,42.
Pada daerah Papua, tingginya gini ratio ini disebabkan oleh ketimpangan pendapatan antara orang yang bekerja di perusahaan PT Freeport Indonesia dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani.
"Kalau Papua kita tahu ya ada sektor modern freeport, dan lain-lain. Tapi di bawahnya sangat tradisional, wajar sekali kalau ada gap yang masih lebar," kata Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Sosial Muhammad Sairi Hasbullah saat ditemui di kantor pusat BPS, Jakarta, Senin (18/4/2016).
Sedangkan untuk Yogyakarta, lanjutnya, tingginya gini ratio ini disebabkan oleh rendahnya konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah apabila dibandingkan dengan konsumsi masyarakat menengah ke atas. Nilai konsumsi ini bahkan lebih rendah apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya.