Ada Tax Amnesty Gap Kemiskinan Dapat Berkurang

JAKARTA - Pemerintah masih berupaya untuk mendorong lahirnya UU Tax Amnesty sebelum diterapkannya keterbukaan informasi perpajakan. Namun, banyak yang menilai kebijakan tersebut ada unsur ketidakadilan di antara wajib pajak.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menegaskan, tercetusnya ide kebijakan tax amnesty bukan hanya didasari terhadap penerimaan pajak. Namun untuk memperbaiki perekonomian secara jangka panjang terutama untuk mengurangi kesenjangan sosial yang tercermin dari gini ratio yang masih tinggi.

"Maka, menurut saya, melihat tax amnesty itu tidak tax issue tapi lebih kita tarik ke economy issue. Karena bagaimana Presiden dan kabinet kerja untuk bisa melaksanakan dengan trisaktinya, salah satunya memperbaiki ekonomi nasional. Maka butuh dana super besar, fiskal space yang luas. Kalau hanya andalkan APBN sekarang, kalaupun ditopang pajak 70 persen, kurang," tuturnya di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Mardiasmo mengakui selama 70 tahun ini pemerintah belum bisa mengatasi persoalan kesenjangan sosial. Terlihat dari gini ratio yang hanya turun tipis dari 0,42 persen menjadi 0,41 persen Untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut dibutuhkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Tentunya untuk melakukan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar.

"Maka salah satunya kita ambil dana cukup besar, dari mana? Masa utang, enggak sesuai nawacita dong. Maka banyak orang Indonesia yang punya dana di luar negeri. Lah ini kami ketuk pintu hatinya pengusaha atau WP yang punya uang di luar negeri," jelas dia.

"Yang penting setelah uang di bawa masuk, untuk memerangi perbedaan gap Jawa dan luar Jawa, kaya miskin dan gini ratio tadi. Pertumbuhan yang berorientasi pada Pancasila. Jadi filosofi tax amnesty menurut saya lebih kepada perekonomian," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)