Reformasi Perikanan Langkah Signifikan Atasi Perlambatan Ekonomi

JAKARTA - Reformasi sektor kelautan dan perikanan merupakan langkah yang signifikan guna mengatasi perlambatan perekonomian yang terjadi secara global agar tidak berimbas secara meluas di Indonesia.

"Reformasi kebijakan dalam rangka pengelolaan perikanan amat sangat signifikan dalam mendukung perekonomian yang sekarang sedang melambat," kata Direktur Pengembangan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Anang Noegroho dalam diskusi di Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Anang mengemukakan bahwa dengan terjadinya perlambatan ekonomi di tingkat global, maka tentu saja Indonesia juga tidak mau ikut-ikut melambat.

Dia mengingatkan bahwa dengan banyaknya negara yang tingkat pertumbuhan ekonominya sekitar 1-3 persen per tahun, maka pertumbuhan Indonesia adalah sekitar 5 persen.

Selain itu, lanjutnya, pertumbuhan sektor perikanan sebesar 8,96 persen merupakan angka yang sangat signifikan dan jauh berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional saat ini.

"Ini sinyal positif bagi semua investor bagi minat-minat investasi yang ada," ujarnya.

Anang mengingatkan bahwa ketersediaan stok ikan perlu dijaga, begitu juga dengan kedaulatan nasional. Apalagi, ia mengingatkan bahwa di Indonesia sudah banyak catatan keberhasilan dalam mengatasi pencurian ikan dalam rangka menjaga kedaulatan sekaligus memajukan bisnis dan usaha perikanan dalam negeri.

Menurut dia, pentingnya ketersediaan dijaga antara lain agar tidak seperti industri perikanan Amerika Serikat yang saat ini kolaps karena kurang memperhatikan ketersediaan stok sumber daya ikan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi dalam aktivitas bisnis penangkapan ikan karena jumlah ikan di perairan Indonesia melimpah.

"Sekarang ikan banyak, silakan pengusaha dalam negeri berinvestasi dalam menangkap ikan sesuai aturan yang berlaku," kata Menteri Susi.

Pemerintah melalui KKP menggalakkan investasi sektor kelautan dan perikanan terutama di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan di berbagai daerah.

"Forum ini bertujuan untuk mengembangkan investasi dan kerja sama ekonomi di lokasi pembangunan SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) pada 15 pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan Indonesia," tutur Menteri Susi dalam acara forum bisnis di KKP.

Untuk itu, ujar dia, perlu pula digencarkan promosi dan sosialisasi ke semua pihak dalam rangka menarik investor guna menanamkan modalnya di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Ke-15 SKPT itu terletak di Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Moa, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika, dan Merauke.

(Dani Jumadil Akhir)