Tugas Jonan-Arcandra Reformasi Hulu Migas

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar langsung dihadapkan tantangan serius dalam mereformasi sektor hulu migas yang kinerjanya kian merosot.

Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) AC Rachman menegaskan, reformasi di sektor migas menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar dalam kepemimpinan Jonan dan Arcandra Tahar ke depan.

"Sebagai bagian dari reformasi sektor migas yang sudah mendesak," kata Rachman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/10/2016).

Apalagi PR besar ini menyangkut penerimaan negara dari sektor migas yang terbukti tidak mencapai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sepanjang tahun 2015 lalu penerimaan migas sebesar USD12,86 miliar. Angka ini di bawah target yang tertuang dalam APBN 2015 sebesar USD14,99 miliar. Pada tahun 2016 ini penerimaan bakal merosot lagi," ujarnya.

Menurut dia, selain fluktuasi harga minyak mentah dunia, penurunan pemasukan bagi negara ini paling besar dipengaruhi oleh produksi minyak yang anjlok.

Di samping itu, pemerintah masih harus menanggung biaya operasi yang harus dikembalikan oleh negara (cost recovery) semakin membengkak.

"Hasil audit BPK baru-baru ini menemukan adanya pembengkakan cost recovery sebesar Rp2,56 triliun. Kepala SKK Migas harus bisa pertanggungjawabkan biaya cost recovery ini," kata Rachman.

Dalam laporan semester I-2016 yang telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo, BPK mengungkapkan adanya pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery sebesar Rp209,88 juta dan USD194,25 juta atau ekuivalen Rp2,56 triliun.

"Jadi sudah seharusnya segera mereformasi kinerja sektor hulu migas, mulai dari pergantian Kepala SKK Migas dan membenahi seluruh jajaran manajemen di dalamnya," tukasnya.

(Dani Jumadil Akhir)