13.000 PNS Dilarang Pakai Gas 3 Kg

KARAWANG - Guna mengatasi masalah kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) atau gas melon, Pemkab Karawang mengeluarkan edaran yang mengimbau agar PNS tidak memakai gas yang mendapat subsidi pemerintah ini.

Adanya surat edaran dari Bupati Karawang ini maka nantinya sebanyak 13.000 PNS diharapkan tidak lagi membeli gas 3 kg dan harus beralih menggunakan gas non subsidi. Selain itu Pemkab Karawang juga mulai menyosialisasikan penggunaan gas pink 5,5 kg kepada masyarakat.

"Kita harapkan dengan adanya edaran bupati dan sosialisasi penggunaan gas 5,5 kg ini masalah kelangkaan gas bisa teratasi. Hal ini saya rasa menjadi solusi yang tepat gar tidak ada lagi kelangkaan gas karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Kepala Bagian Ekonomi Setda Karawang Heri Heryadi.

Menurut Heri masalah kelangkaan gas membutuhkan solusi yang tepat dan komprehensif agar tidak terulang kembali.

Dari hasil penelusuran bagian ekonomi Setda Karawang penyebab kelangkaan gas akibat peruntukannya tidak tepat sasaran. Gas 3 kg merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukan untuk warga tidak mampu. Namun yang terjadi di lapangan gas melon ini banyak digunakan warga yang tergolong mampu dan juga digunakan oleh UMKM (usaha mikro kecil menengah).

Akibatnya kuota 1,8 juta gas melon per bulan untuk warga tidak mampu di Karawang tidak akan tercukupi. "Padahal setiap hari kita melakukan penambahan, tapi masih juga kurang dan masyarakat terus mengeluh gas langka," katanya.

Menurut Heri, PNS di Karawang tercatat ada sebanyak 13.000 lebih dan seharusnya tidak boleh menggunakan gas melon untuk memasak.

Namun diketahui jika kebanyakan PNS di Karawang masih menggunakan gas melon. Jika PNS patuh dan melaksanakan himbauan bupati melalui surat edaran bupati ini akan cukup membantu upaya pemerintah mengatasi kelangkaan gas. Apalagi jika PNS juga membantu pemerintah untuk menyosialisasikan gas melon hanya diperuntukan untuk warga tidak mampu.

"PNS itu kan juga orang pemerintahan juga jadi bisa membantu pemerintah," katanya.

Dia mengatakan, sektor UMKM juga memberikan kontribusi terjadinya kelangkaan gas di Karawang. Dia mencontohkan ketika pihaknya melakukan penelusurannya di kawasan pedagang kaki lima di seputar Galuh. Sepanjang jalan di kawasan kaki lima Galuh ini terdapat 300 pedagang yang setiap harinya menggunakan 2 tabung gas melon.

"Ini baru satu titik saja sudah terdata kebutuhan gas setiap hari 600 tabung gas ukuran 3 kilogram. Padahal di Karawang ini lebih dari 1.000 titik tempat berdagang kaki lima," katanya.

Terkait upaya sosialisasi penggunaan tabung gas pink seberat 5,5 kg ke masyarakat, sebagai percontohan akan didirikan pangkalan gas pink ini di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kota Baru dan Tirta Mulya yang terdiri dari 20 desa.

Di setiap desa nantinya Bumdes setempat akan menjadi pengelola pangkalan gas pink. Untuk masalah permodalan Pemkab bekerja sama dengan bank Mandiri untuk memberikan pinjaman ke setiap bumdes sebesar Rp50 juta tanpa agunan.

"Jadi selain untuk mengatasi masalah kelangkaan gas kita juga memberdayakan Bumdes untuk pemberdayaan ekonomi desa. Kalau proyek percontohan ini berjalan dengan baik baru kita akan laksanakan hingga ke seluruh desa yang ada di Karawang," katanya.

(Dani Jumadil Akhir)