Jangan Selalu BUMN, Pelabuhan Patimban Diusulkan Dikelola Swasta

JAKARTA - Pemerintah akan melakukan beauty contest untuk menentukan operator pengelolaan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Di mana pada saat ini pembangunan Pelabuhan Patimban memasuki tahap detail engineering design (DED) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ketua Umum Asosiasi Logistik Zaldy menuturkan, layanan untuk masyarakat sudah selayaknya optimal. Seperti pelabuhan, supaya memiliki layanan yang bernilai maka pengelola pelabuhan harus bersaing dan tidak melulu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Misalnya Patimban, saya rasa pihak swasta yang harus mengelolanya. Supaya tidak ada faktor monopoli, pengelola pelabuhan bisa dilihat bagaimana perbandingan BUMN dan swasta," tuturnya dalam diskusi 'Harga Komoditas Tinggi, Salah Logistik? di Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Menurut Zaldy, keinginan swasta berperan dalam bidang pelayanan masyarakat sesuai dengan amanah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa pembangunan infrastruktur diserahkan pertama kepada swasta, jika tidak berminat baru BUMN, dan terakhir pemerintah. "Jadi tidak selalu infrastruktur dikasih BUMN. Supaya di sini swasta membuktikan pelayanannya bisa menurunkan tarif logistik,"ujarnya.

Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) menyatakan minatnya sebagai pengelola Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Sebagai badan usaha, Pelindo II sudah menyiapkan dana kelola sesuai dengan aturan sekira Rp2 triliun.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan, total proyek pembangunan Pelabuhan Patimban sekira Rp42 triliun, dari Japan International Coorporation Agency (JICA) diberikan pinjaman lunak sekira Rp30 triliun dan sisanya pemerintah Indonesia. Sedangkan untuk suprastructure pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha.

(Martin Bagya Kertiyasa)