Tindak Lanjuti KTT Jalur Sutra, Jokowi Bentuk Tim Khusus

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR) di China. Kunjungan ini dilakukan untuk membahas pembangunan infrastruktur dan Jalur Sutra China.

One Belt One Road adalah jalur ekonomi dan perdagangan dari China melalui jalur laut dan darat hingga ke berbagai negara. Jalur ini kemudian sering diistilahkan dengan 'Jalur Sutra'.

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah nantinya akan membentuk tim khusus. Tim ini akan menindaklanjuti rencana kerjasama yang akan dilakukan.

"Sudah bagus, kita sudah bentuk organisasinya," kata Luhut di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (29/5/2017).

Namun, Luhut enggan menjelaskan lebih lanjut tentang pembentukan tim khusus ini. Menurutnya, pembentukan tim ini masih berada dalam tahap proses.

"Soal tim itu nanti saja. Saya beri tahu besok. Lagi diproses," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, pemerintah nantinya akan menggunakan konsep terpadu dalam proyek kerjasama yang ditawarkan. Investasi yang masuk pun harus seimbang antara infrastruktur dengan industri sektor jasa.

"Perlu konsep terpadu, terintegrasi antara proyek infrastruktur dengan misalnya kawasan industri dan wisata, supaya seimbang. Jadi kalau cuma bangun tol, kereta api, listrik tapi tidak diimbangi dengan kegiatan ekonomi seperti kegiatan di pabrik dan wisata, nanti tolnya kosong, kereta api kosong, listrik tidak ada yang pakai. Kita harus jaga keseimbangan. Jadi investasi yang masuk harus seimbang antara infrastruktur dengan industri, sektor jasa. Jadi yang kita bicarakan di dalam rapat kabinet maupun dengan negara-negara peserta OBOR," kata Thomas Lembong di Istana Bogor, Senin 22 Mei 2017.

Nantinya, dibutuhkan konsorsium dengan beberapa negara. Hal ini diperlukan agar kerjasama yang dihasilkan dapat saling menguntungkan, termasuk bagi Indonesia.

"Kemarin kan ada 29 negara, 12 dari Eropa, jadi bagaimana membuat konsep terpadu yang seimbang antara proyek infrastruktur dengan proyek user-nya, dan kemudian membuat konsorsium-konsorsium antara negara Eropa, China, Jepang, AS. Supaya komprehensif dan berimbang," jelasnya.

Proyek kerjasama ini nantinya diharapkan dapat dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership (PPP). Dengan begitu, kerjasama ini tidak membebani keuangan negara.

(Dani Jumadil Akhir)