Pengumuman! Transportasi Online Bakal Dikenakan Pajak

JAKARTA - Transportasi online menjadi salah satu perhatian dari Presiden Joko Widodo. Bahkan, persoalan transportasi online ini turut dibahas dalam rapat terbatas hari ini di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya, terdapat beberapa hal yang dibahas dalam rapat terbatas ini. Salah satunya adalah terkait hubungan antara perusahaan transportasi online dengan para pengemudi.

Namun, menurut Budi Karya, Jokowi menekankan bahwa aturan ini diharapkan tidak membebani masyakarat. Termasuk di antaranya adalah perusahaan, pengemudi, hingga pengguna transportasi online.

"Poinnya ini satu industri kreatif, kita jangan buat hambatan yang nantinya membuat biaya tinggi . Itu catatan presiden, kita buat regulasi jangan persuilit orang, terbitkanlah cara yang memungkinkan efesiensi yang akhirnya diterima masyarakat, daripada kita berambisi atur tapi masyarakat justru nantinya tidak dapat apa-apa," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Menurut Budi Karya, pada rapat terbatas ini turut dijelaskan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pemerintah pun akan terus melakukan sosialisasi terkait aturan ini.