Kongko dengan Menteri, Jokowi Bahas Korupsi, Regulasi, dan Besarnya Peran BUMN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Kerja. Pertemuan ini dilakukan secara dadakan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim pada Rabu 26 Juli 2017. Berdasarkan keputusan tersebut, terdapat 3 hal yang menjadi hambatan bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Salah satunya terkait besarnya peran perusahaan BUMN dalam berbagai proyek.

"Menindaklanjuti kemarin masukan dari bank dunia, soal investor mau masuk, ada tiga obstacle-nya. Korupsi, regulasi, dan peran serta BUMN yang dianggap terlalu besar," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Khususnya untuk peran BUMN dalam proyek pembangunan, Indonesia diminta untuk lebih membuka diri kepada pihak swasta. Hal ini pun segera direspons oleh Jokowi dengan memanggil jajaran menteri sektor ekonomi pada hari ini.

"Tentang peran BUMN yang dianggap terlalu besar, banyak sekali, menurut beliau, beliau mendengarkan dari semua dari investor, misalnya BUMN, mendapatkan penugasan, yang mengerjakan anak perusahaannya, cucu perusahaannya. World Bank meminta supaya swasta diberikan ruang yang sama. Nanti di bidang-bidang saya nanti," ujar Basuki.

Hanya saja, belum diketahui berapa besar porsi BUMN karya dalam membangun proyek infrastruktur. Beberapa proyek pun nantinya diharapkan dapat diberikan kepada pihak swasta.

"Persepsinya begitu, Bu Menteri (BUMN) belum memberikan datanya, seberapa besar sih, apa iya besar sekali. Itu belum tahu, tapi persepsinya akan begitu," jelasnya.

Tak hanya itu, adanya beberapa penghambat dalam Peraturan Menteri juga turut dibahas dalam pertemuan hari ini. Penerbitan Peraturan Menteri (Permen) nantinya harus dibahas dalam rapat terbatas.

"Regulasi, itu dianggap terlalu banyak regulasi yang tiba-tiba muncul, Permen-Permen, terutama Permen-Permen yang muncul, yang menyebabkan ketidakpastian berusaha. Ini yang menurut Bank Dunia dan juga survei-survei Nielsen, itu salah satunya regulasi," ujarnya.

Pada Menteri pun diminta untuk mengevaluasi permen-permen yang sudah dikeluarkan dan berpotensi menghambat investasi, termasuk Kementerian ESDM yang sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi terkait aturan yang berpotensi menghambat investasi. Diharapkan, evaluasi ini dapat selesai dilakukan dalam waktu dekat.

"Semua permen sedang kita evaluasi. Sekarang kita evaluasi semua, semoga dalam waktu cepat, Pak Jonan (Menteri ESDM) juga sedang di luar (negeri). Secepatnya Pak Jonan pulang kami akan lakukan langkah-langkah seperti yang diarahkan Presiden," ujar Arcandra.

(Fakhri Rezy)