JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani aturan soal penyaluran bantuan sosial secara nontunai agar lebih efisien. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan agar bantuan sosial tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, serta administrasi.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu melalui voucher pangan ini sudah terealisasi kepada 1,4 juta rumah tangga sasaran (RTS) dan sedang berjalan pada 2017.
Data rakyat miskin yang dipakai adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, di mana pemerintah menargetkan voucher pangan pada 2017 sebanyak 1,4 juta dan sudah berjalan. Sedangkan untuk 2018, ditargetkan sudah sampai 10 juta RTS, dan pada 2019 sudah mencapai 15,5 juta RTS.
"Yang sudah diputuskan Presiden, kita pakai data BPS tahun 2015. Bantuan sosial saja kita belum tahu, maksimal raskin 15,5 juta (RTS), sekarang kan baru dijalani 1,4 juta. Peningkatannya berapa belum diputuskan, masih kita tunggu," ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Baca Juga:
Gubernur BI: Voucher Pangan Dapat Tekan Inflasi
Bulog Jamin Harga Beras E-Voucher Terjangkau
Selain itu, ia juga mengatakan pada 2018, bantuan sosial melalui voucher pangan juga akan ada gas LPG dan listrik. Sehingga diharapkan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurutnya, mengenai Kementerian Sosial yang menargetkan sebanyak 10 juta di tahun depan akan dilakukan oleh pihaknya.
"Kalau diputuskan segitu ya kita lakukan segitu. Datanya ada data kita kan sampai 25,7 juta, 40% miskin terbawah, yang sekarang 15,5 juta itu 25%," jelasnya.
Sementara itu, dirinya juga menjelaskan mengenai mekanisme yang nontunai yang akan diberikan kepada masyarakat termiskin, yakni melalui perbankan yang sudah siap untuk melayani pemberian kartu. Setelah memiliki kartu, nantinya masyarakat bisa menggunakannya untuk ditukarkan dengan barang-barang seperti beras, gula, minyak sayur, dan telur.
"Menggunakan perbankan, perbankan sudah siap. Nanti bisa dibeli di mana saja, di toko-toko pinggir jalan. Presiden kan arahnya di pasar, warung rakyat, orang miskin yang punya. Menggunakan EDC, dan bagian dari perbankan, agen bank, jadi enggak ada masalah kalau kita pakai itu," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)